Kadiv Administrasi Kalteng Genjot Pemberlakuan Sisumaker Ke Seluruh UPT

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 15 Mei 2019 15:32, Dibaca 138 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya - (15/05/2019) Dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah melakukan monitoring dan evaluasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun untuk mengimplementasikan sistem surat menyurat berbasis online yaitu sisumaker.

Pada kesempatan tersebut disampaikan beberapa hal bahwa terkait dengan pelaksanaan good governance yakni penataan pengelolaan pemerintahan yang baik dan benar itu harus mengedepankan sistem yang baik sesuai dengan tata nilai KAMI PASTI. Adapun tata nilai KAMI PASTI tersebut telah disampaikan oleh Kepala Divisi Administrasi (Sucipto) yaitu Bagaimana profesionalitas aparatur sipil negara di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun.

(Baca Juga : Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya Laksanakan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM Tahun 2020)

Target Kepala Divisi Administrasi terkait penggunaan sisumaker dalam bulan ini semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) harus sudah melakukan dan menggunakan sisumaker sehingga memudahkan dan mempercepat jalannya sistem persuratan dan pengelolaan organisasi.

Dalam peyampaiannya Kepala Divisi Administrasi juga menjelaskan mengenai komitmen bersama dalam membangun zona integritas itu harus mengedepankan 6 area perubahan yang pertama adalah pengelolaan sumber daya manusia yang kedua pengelolaan manajemen perubahan kemudian yang ketiga adalah pengawasan yang keempat adalah pelayanan public yang kelima adalah ketatalaksanaan dimana ketatalaksanaan ini harus mengedepankan isu yang mudah yang tidak berbelit-belit dan yang berikutnya adalah akuntabilitas di mana akuntabilitas ini adalah bagian dari tata nilai KAMI PASTI.

“Setiap aparatur sipil negara harus berkomitmen karena membangun zona integritas akan mewujudkan menjadi wilayah bebas dari korupsi dan menjadi wilayah birokrasi bersih melayani ini target kami untuk mewujudkan target kinerja di 2019 dengan harapan semoga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah betul-betul menjadi wilayah yang mempunyai Zona Integritas dan menjadi wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani”. Tutupnya.