Pemprov Kalteng dan Pemkab Seruyan Sinkronkan Substansi Revisi RTRW

Kontribusi dari Ika Alqinaya, 19 November 2026 19:23, Dibaca 232 kali.


MMCKalteng – Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Kabupaten Seruyan melaksanakan rapat sinkronisasi dan evaluasi pembahasan substansi revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seruyan, Kamis (19/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Aula Manggatang Tarung, Lantai II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng tersebut bertujuan menyelaraskan substansi tata ruang antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, sebagai bagian dari proses penyempurnaan revisi RTRW Kabupaten Seruyan.

(Baca Juga : Pentingnya Kolaborasi Pengawasan Ketenagakerjaan dengan Mediator Hubungan Industrial )

Pembahasan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan penyelarasan dan sinkronisasi dari Dinas PUPR Kabupaten Seruyan. Proses tersebut juga dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021.

Sinkronisasi dan evaluasi dilakukan untuk membahas substansi revisi RTRW Kabupaten Seruyan dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kabupaten Seruyan, serta instansi terkait, di antaranya Kantor Wilayah ATR/BPN dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI.


Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah Juni Gultom menyampaikan bahwa sinkronisasi revisi RTRW Kabupaten Seruyan dengan RTRW Provinsi Kalteng merupakan langkah strategis untuk memastikan keselarasan kebijakan dan rencana tata ruang antartingkatan pemerintahan. RTRW menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pembangunan daerah agar terencana, terpadu, berkelanjutan, serta memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

“Sinkronisasi muatan kedua dokumen ini sangat penting agar kebijakan dan rencana tata ruang pada tingkat kabupaten dapat selaras dengan kebijakan dan rencana tata ruang pada tingkat provinsi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun ketidaksesuaian peruntukan ruang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat lima aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses sinkronisasi, yakni keselarasan kebijakan dan strategi penataan ruang, struktur dan pola ruang, kawasan strategis dan program prioritas pembangunan, perlindungan lingkungan hidup, serta kesesuaian data dan informasi spasial.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut bukan sekadar mencocokkan substansi dokumen perencanaan, melainkan menjadi forum untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.


“Kita ingin agar pembangunan di Kabupaten Seruyan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian yang saling mendukung dalam kerangka pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah,” tegasnya.

Ia berharap melalui forum tersebut dapat diidentifikasi berbagai perbedaan substansi dan isu strategis yang memerlukan penyelesaian bersama, sekaligus menghasilkan kesepakatan terkait kebijakan pemanfaatan ruang dan penggunaan data spasial sebagai acuan penyusunan revisi RTRW.

“Dokumen RTRW yang baik bukan hanya dokumen yang lengkap secara administratif dan teknis, tetapi juga dokumen yang realistis, responsif terhadap dinamika pembangunan, mampu memberikan kepastian ruang bagi investasi, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup,” pungkasnya.

Melalui rapat ini, diharapkan pembahasan revisi RTRW Kabupaten Seruyan dapat berjalan secara terkoordinasi dan menghasilkan substansi tata ruang yang selaras antara pemerintah kabupaten dan provinsi, sehingga dapat menjadi landasan dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah secara terarah. (IAQ/Foto: Ist)

Ika Alqinaya

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook
Twitter