Jelang Nataru Dan Ramadan, Pemprov Kalteng Siaga Jaga Stabilitas Harga Dan Stok Pangan

Kontribusi dari Dewi Rosmeity , 18 November 2026 16:15, Dibaca 59 kali.


MMCKalteng – Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Coffee Morning Rapat Koordinasi yang berlangsung di Ruang Executive Lounge Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (18/11/2026).

Asisten Administrasi Umum, Sunarti, saat membacakan sambutan tertulis Sekda Prov. Kalteng mengatakan bahwa stok beras di Kalimantan Tengah saat ini dalam kondisi aman. Meski demikian, pemerintah daerah terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui pelaksanaan pasar penyeimbang, peningkatan produksi pangan lokal, pembangunan fasilitas pengolahan beras, serta pengembangan sektor peternakan ayam.

(Baca Juga : Kaspinor : Pemprov. Kalteng Akan Memberikan Langkah Kooperatif Dalam Menyelesaikan Masalah Aset Daerah)

Pemerintah juga mendorong peningkatan produksi pertanian melalui optimalisasi lahan, pengembangan benih unggul, serta kerja sama dengan BMKG dalam memberikan edukasi kepada petani dan nelayan terkait kondisi iklim. Selain itu, pengawasan harga dan ketersediaan bahan pokok terus diperkuat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, Haul Guru Sekumpul, serta Ramadan 2027.

Sekda melalui sambutan tersebut mengimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying maupun penimbunan bahan pangan. Seluruh pihak juga diharapkan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi guna memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilitas harga, serta mengendalikan inflasi di Kalimantan Tengah.

"Stok beras di Kalimantan Tengah saat ini dalam kondisi aman. Namun, kita tidak boleh lengah. Pengawasan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi bahan pokok harus terus diperkuat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru serta Ramadan. Kami juga mengimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying," tutur Sunarti.


Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, menyampaikan bahwa inflasi Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 tercatat sebesar 5,19 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional dan menjadi yang tertinggi di wilayah Kalimantan. Kabupaten Kapuas mencatat inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah, yakni sebesar 5,87 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan langkah strategis dan sinergi seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun hingga Ramadan 2027.

"Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh anggota TPID. Melalui optimalisasi pasar murah, operasi pasar, subsidi ongkos angkut, serta pemantauan harga dan stok secara berkala, diharapkan stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga pangan di Kalimantan Tengah dapat terus terjaga," ungkap Yuliansah.

Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui optimalisasi pasar murah dan operasi pasar untuk komoditas penyumbang inflasi, seperti cabai rawit, bawang merah, beras, minyak goreng, daging ayam ras, dan ikan air tawar. Selain itu, pemerintah memastikan kecukupan stok pangan, mengoptimalkan subsidi ongkos angkut melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP), serta memperkuat koordinasi TPID melalui inspeksi mendadak (sidak) pasar, pemantauan harga secara berkala, dan edukasi kepada masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan.

Yuliansah menambahkan, sejumlah momentum perlu menjadi perhatian bersama, yakni Haul Guru Sekumpul serta perayaan Natal dan Tahun Baru pada Desember 2026, yang dilanjutkan dengan persiapan dan pelaksanaan Ramadan pada Januari–Februari 2027. Momentum tersebut berpotensi meningkatkan permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan sehingga perlu diantisipasi melalui kesiapan pasokan dan kelancaran distribusi.


Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Susilotonga, menjelaskan bahwa pengukuran inflasi dilakukan melalui tiga indikator, yaitu month-to-month (perubahan harga dari bulan ke bulan), year-to-date (perkembangan inflasi sejak awal tahun), dan year-on-year (perbandingan harga dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya).

Ia menjelaskan bahwa data inflasi menjadi dasar bagi TPID dalam memantau perkembangan harga dan menentukan langkah pengendalian yang tepat. Pada Oktober 2026, inflasi bulanan Kalimantan Tengah tercatat sebesar 0,68 persen, yang dipengaruhi kenaikan harga daging ayam ras, ikan nila, ikan gabus, cabai rawit, dan kacang panjang akibat terbatasnya pasokan.

"Data inflasi menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan langkah pengendalian harga. Melalui pemantauan harga konsumen secara berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi komoditas penyumbang inflasi sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan secara lebih tepat dan terarah," tutur Toto.

Secara kumulatif, inflasi Kalimantan Tengah pada Januari–Oktober 2026 mencapai 3,91 persen atau telah melampaui sasaran inflasi, sedangkan inflasi tahunan pada Oktober tercatat sebesar 5,19 persen. Kondisi ini membutuhkan sinergi TPID dan seluruh instansi terkait untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga pangan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perum Bulog Wilayah Kalimantan Tengah, Kepala BMKG Provinsi Kalimantan Tengah, serta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (Dw/Foto:AS)

Dewi Rosmeity

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook
Twitter