Rakor DILKUMJAKPOL 2019 Dijadikan Sarana Tukar Pikiran Terhadap Permasalahan Yang Dihadapi Institusi Hukum di Prov. Kalteng

Kontribusi dari Pemasyarakatan Kalteng, 26 Juni 2019 11:09, Dibaca 377 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya – Intitusi Penegak Hukum di Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini terdiri dari unsur Pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian berkumpul bersama, duduk dalam satu tempat untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan penegakan hukum di Institusi masing-masing melalui kegiatan Rapat Koordinasi DILKUMJAKPOL Tahun Anggaran 2919 yang mengambil tempat di Hotel Luwansa Palangka Raya, Selasa (25/06).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Juliasman Purba dalam sambutannya mengatakan bahwa tema yang diangkat melalui kegiatan Rakor DILKUMJAKPOL Tahun Anggaran 2019 ini yakni “Membangun Sinergitas Antar Institusi Penegak Hukum Sebagai Upaya Mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu Demi Terwujudnya Revitalisasi Pemasyarakatan Di Bumi Tambun Bungai Provinsi Kalimantan Tengah “.

(Baca Juga : Kadiv PAS Beri Materi Analisis Isu Kontemporer Kepada CPNS Peserta LATSAR Kanwil Kemenkumham Kalsel-Teng 2019)

Menurutnya, Rapat ini dilaksanakan untuk mencari solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja sehingga akan tercipta keselarasan yang membentuk suatu sinergitas yang kuat guna mencapai kepastian hukum bagi masyarakat Kalimantan Tengah.


Selanjutnya, melalui Rakor DILKUMJAKPOL dirinya berharap agar R akorDILKUMJAKPOL diharapkan bisa memberikan penguatan untuk membangun komitmen bersama dalam melaksanakan segala peraturan yang berlaku dan bentuk kesepahaman peraturan bersama yang selama ini telah disepakati oleh pimpinan Institusi penegak hukum, ungkap Kakanwil.

Sementara itu Kepala Divisi Pemasyarakatan Hanibal dalam keterangannya mengatakan bahwa pada Rakor DILKUMJAKPOL TA 2019 masing-masing Institusi  secara khusus kita menyampaikan masalah yang dihadapi, akan tetapi untuk Kanwil Kemenkumham sendiri lebih khusus untuk Divisi Pemasyarakatan kita tentulah menyampaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang keterkaitannya tentang tugas Lapas, Rutan, Bapas dan Rupbasan.

Selain itu juga kita telah sampaikan terkait Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Dimana pada Permenkumham tersebut secara tegas ditekankan tentang penempatan tahanan dan narapidana harus berdasarkan jenis Kelamin dan Usia.  Sementara itu PK Bapas melakukan assessment sejak awal sebagai acuan untuk menentukan penilaian risiko untuk tempat Pembinaan Narapidana diselenggarakan berdasarkan 4 kategori yaitu Lapas Super Maksimum Security, Lapas Maksimum Security, Lapas Medium Security dan Lapas Minimum Security, terang orang nomor satu di Pemasyarakatan di Kalimantan Tengah ini. Create : Subbid Pembinaan, TI dan Kerjasama.


 

Pemasyarakatan Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner
Mari Jaga Lingkungan Kita.
Kalteng Bicara Baik.

Facebook