Bidang Hukum Kanwil Kalteng Lakukan Studi Banding dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 15 November 2019 09:46, Dibaca 431 kali.


Palangka Raya (14/11/19) - Studi banding yang dilakukan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah ke Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman  D.I Yogyakarta mendapatkan sambutan yang baik. Kegiatan studi banding ini dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum (Agustina Dayaleluni) beserta JFT Perancang Perundang-undangan ahli pertama (Deasy Dalijayanthi), beserta Kabag Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau (Supriyadi) dan Disperindag Kabupaten Pulang Pisau (Alan Sianturi), diterima langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman (R. Haris Martapa) beserta staff. Kegiatan ini membahas mengenai Penataan pasar tradisional dan pasar modern.

 Tujuan pelaksanaan kaji banding dalam rangka penyusunan Raperda tentang penataan pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Pulang Pisau. Penataan pasar tradisional dan pasar modern memang perlu perhatian seksama. Sebab, tata letak yang asal bisa menimbulkan konflik, kerugian dan bahkan bisa mematikan satu sama lain. Sehingga sangat perlu menjadi perhatian.

(Baca Juga : Melalui Media Virtual, Covid-19 Tak Halangi Pelaksanaan Litmas di LPKA Palangka Raya)

 Dalam penjelasannya bahwa di Kabupaten Sleman terdapat 42 pasar tradisional dan 21 pasar yang telah direvitalisasi kemudian Disperindag bekerja sama dengan BNI membuat rumah kreatif yang memberikan wadah untuk para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

 Saat ini di Kabupaten Sleman telah membuat regulasi tentang penataan pasar tradisional. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar. Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional. (Red-dok, Humas Kalteng, Nov ’19)

Humas Kemenkumham Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook