Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Laksanakan Koordinasi Penilaian Kota Peduli HAM

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 28 Agustus 2019 16:44, Dibaca 257 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya - (28/08/19) Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Cahyani Suryandari selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan Rapat Koordinasi Usulan Kabupaten Kota Peduli HAM dengan Pemerintah Daerah di Aula Kanwil. Ia pun didampingi oleh Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM, (Septi Nurhayati) serta para staff Bidang HAM pada Kantor Wilayah.

Peserta yang hadir adalah dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Dukcapil Provinsi Kalteng, Disnakertrans, Kanwil Kemenag Kalteng, Bapeda Kalteng, dan Dinas Pendidikan Provinsi yang berkaitan dengan penilaian tersebut.

(Baca Juga : Lapas Muara Teweh Hijaukan Lahan Kosong Dengan Tanaman Sayur Sayuran )

Untuk dapat dilakukan penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM, berdasarkan Permenkumham Nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mengisi data penilaian dan dokumen pendukung yang akan menjadi acuan layak tidaknya Kabupaten/Kota yang bersangkutan diberikan penghargaan, kriteria penilaian yang disusun sebagi standar minimal untuk menilai pelaksanaan pembangunan HAM di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi atas dokumen penilaian kabupaten/kota peduli HAM diserahkan oleh Pemerintah Daerah yang diverifikasi oleh Tim yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yaitu Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito Utara bahwa masih ditemukan beberapa data dukung yang belum lengkap sehingga belum semua data dukung dapat diverifikasi berdasarkan masing-masing indikator, untuk itu perlu dilakukan monitoring dan koordinasi secara intens dengan pihak pemerintah daerah.

Sesi tanya jawab menjadi sajian berikutnya. Para peserta dengan antusias memberikan pertanyaan seputar tema. Diakhir acara Cahyani berharap melalui rakor ini lahir pemikiran cerdas dalam meningkatkan pemahaman HAM Aparatur negara dan masyarakat.