Tiga Desa di Kotim Belum Nikmati Jalan Beraspal

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 15 Januari 2019 07:50, Dibaca 267 kali.

MMCKalteng – Sedikitnya tiga desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bagian utara ingin menikmati pembangunan infrastruktur seperti daerah lainnya di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pasalnya, sampai sekarang ini ketiga desa itu, Rantau Sawang, Rantau Suang, dan Tumbang Puan, Kecamatan Telaga Antang, belum pernah menikmati jalan beraspal.

(Baca Juga : FPK Gelar Rakor dengan Komisi I)

Usulan disampaikan perwakilan ketiga Desa tersebut kepada Anggota DPRD Kalteng, saat melaksanakan reses, beberapa waktu lalu.

Anggota DPRD Kalteng Artaban mengatakan, akses jalan menuju tiga desa itu rusak berat, karena tidak beraspal. Apalagi musim penghujan jalan berlumpur, sehingga warga ke luar desa menggunakan jalur sungai.

 “Ada jalan tanah milik perusahaan tapi kalau sedang musim hujan itu pun tidak bisa dilalui karena kondisinya sangat licin bahkan berlumpur. Jadi, mau ke kecamatan atau ke kota, ya harus melalui Riam itu,” kata Artaban, di gedung dewan, Senin (14/1).

Artaban yang juga Ketua Komisi D DPRD Kalteng, membidangi infrastruktur dan prasarana ini mengaku, saat reses lalu Kepala Desa dan warga dari tiga desa itu ada menyampaikan kepada pihaknya agar dibangunkan jalan.

Bahkan dari penuturan masyarakat permintaan tiga desa tersebut sebenarnya sudah berkali-kali disampaikan kepada Pemkab Kotim, namun sampai sekarang ini belum dapat direalisasikan.

“Permasalahannya jalan dari dan menuju tiga desa itu wewenangnya kabupaten. Kami kesulitan memperjuangkan ke Pemerintah Provinsi. Jadi, kami pun menyarankan kepada Kabupaten agar menyerahkan penanganan jalan tersebut kepada Pemprov,” terang Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II, meliputi Kabupaten Kotim dan Seruyan ini.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyarankan, Pemprov Kalteng mengambil inisiatif dalam menangani pembangunan jalan ke tiga desa tersebut. Apabila kondisi anggaran pemprov belum mampu juga untuk menanganinya, agar diusulkan kepada Pemerintah Pusat