Komisi B Akan Panggil PT AKT

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 20 Juli 2018 07:30, Dibaca 975 kali.


PALANGKA RAYA-Komisi B DPRD Provinsi Kalteng akan memanggil PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Pasalnya, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara ini diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Anggota Komisi B DPRD Kalteng H Edy Rosada mengatakan, pihaknya telah menyerahkan secara rekomendasi DPRD Provinsi Kalteng kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kunjungan kerja yang dilaksanakan, Kamis (19/7).

(Baca Juga : Usai Rapur Kedua, DPRD Bacakan Pidato Pengantar BAPEMPERDA 2 Rancangan Perda Kalteng)

Dari pertemuan tersebut diungkapkan, pihak PT AKT secara aturan telah melakukan pelanggaran dan saat ini juga proses banding yang diajukan oleh Kementerian ESDM sedang berjalan dan belum diputuskan.

“Kita sudah secara resmi menyerahkan rekomendasi DPRD Kalteng, terkait hasil kunjungan lapangak Komisi B ke PT AKT. Rekomendasi DPRD Kalteng ini akan menjadi tambahan bahan untuk mem perkuat materi banding pihak Kementerian ESDM,” kata Edy, saat dihubungi Tabengan melalui ponselnya, Kamis (19/7).

Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, karena perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran aturan, dalam waktu dekat ini Komisi B juga akan memanggi PT AKT ke DPRD Kalteng. “Dalam waktu dekat akan kita rapat dengar pendapat (RDP) kan, kita akan panggil mereka ke DPRD Kalteng,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I Kalteng, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini.

Ditambahkan Edy, dari hasil kunjungan DPRD Kalteng ke PT AKT dalam kunjungan kerja beberapa waktu lalu, pihaknya sangat mendukung langkah kementerian ESDM RI dalam evaluasi pekerjaan perizinan karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) khususnya yang wilayah kerjanya berada di Kalteng.

Pihaknya juga meminta agar PT AKT untuk sementara waktu menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya sampai ada keputusan lebih lanjut dari Kementerian ESDM atau peradilan berkaitan dengan perizinan dan status hukum PT AKT.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook