Presentase Proposal Kajian Hukum dan HAM: Jadikan Hambatan Tantangan pada Masa Pandemi Covid-19

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 10 Februari 2021 09:39, Dibaca 650 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palangka Raya mengikuti kegiatan Presentase Proposal Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dengan tema Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Data IPK dan IKM, Senin (8/2/2021). Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah berdasarkan indikator penilaian survei mandiri Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pada kesempatan ini, kegiatan dipimpin oleh Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, Budi Haryono, dengan didampingi Wakil Dekan IAIN Palangka Raya, Surya Sukti, sebagai narasumber. Surya Sukti dalam paparannya menjelaskan bahwa dalam kualitas pelayanan publik ada 4 (empat) komponen yang harus diperhatikan, antara lain input, proses output dan feedback.

(Baca Juga : Lapas Narkotika Kasongan Peduli dan Berbagi Kepada Pegawai yang Terdampak Bencana Banjir)

"Jadi bagaimana aparatur yang bersih dalam zona integritas? Sekarang kita bisa membuka akses yang luas kepada masyarakat untuk mengontrol layanan publik yaitu melalui e-Lapor. Kita juga harus memperhatikan empat komponen kualitas pelayanan publik yaitu input, proses, output dan feedback. Keempat komponen harus berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku," ungkap Surya.

Selanjutnya, Budi Haryono menyampaikan motivasi dalam menghadapi permasalahan yang terjadi selama pandemi Covid-19. "Selama pandemi Covid-19, ada empat hal yang kita pahami untuk dijadikan motivasi. Kelemahan dan kelebihan, ancaman dan tantangan. Bagaimana hambatan tersebut menjadi tantangan bagi kita untuk terus maju dalam memberikan pelayanan yang terbaik walaupun masih dalam pandemi Covid-19," ungkap Budi. (Red-dok, Humas Kalteng, Februari 2021).