Jajaran Lapas Sukamara Ikuti Penandatanganan Janji Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Secara Virtual

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 02 Februari 2021 15:45, Dibaca 186 kali.


MMCKalteng - Sukamara - Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara, Joko Prayitno mengikuti kegiatan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2021 yang terhubung secara virtual bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan dan seluruh Kepala UPT se-Kalimantan Tengah, Selasa (2/2/2021). Di tempat yang berbeda, Jajaran Lapas Kelas III Sukamara turut serta mengikuti kegiatan  yang sama dari Kantor Lapas Kelas III Sukamara. Rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Pimpinan Tinggi Pratama dengan Pimpinan Tinggi Madya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Laporan Kegiatan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sudjonggo dan juga arahan dari Direktur Jenderal Pemasyatakatan Reynhard Silitonga.

Melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2021, diharapkan mampu memberikan semangat pembaharuan bagi seluruh jajaran Pemasyarakatan untuk berkinerja lebih optimal dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan meskipun di tengah pandemi covid-19. Kegiatan ini juga bertujuan untuk dapat memberikan panduan sekaligus membangun sinergitas seluruh jajaran Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Pemasyarakatan tahun 2021.

(Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Kalteng Ikuti Pembukaan Kegiatan Penyusunan RKBMN Tahun 2022)


Dalam Laporannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sudjonggo menyampaikan, tujuan dari pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kinerja pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2021 adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2021 yang optimal. "Untuk mewujudkan pencapaian kinerja yang optimal kita harus menjadikan penandatanganan Perjanjian Kinerja sebagai acuan atas kegiatan yang telah ditetapkan, menjadikan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menjadi dasar pemberian penghargaan dan sanksi," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga menyampaikan bahwa perjanjian kinerja menjadi acuan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang telah ditetapkan. "Perjanjian kinerja ini menjadi alat ukur untuk keberhasilan capaian kinerja atas target yang telah ditetapkan. Ini merupakan bentuk langkah kongkrit dan tanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi Presiden yang kemudian diimplementasikan dalam rencana strategi Kementerian Hukum dan HAM," ucapnya.


"Refleksi kinerja akhir tahun 2020 telah memberikan catatan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kita terus mendorong seluruh UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia untuk terus membangun Zona Integritas menuju UPT yang WBK dan WBBM," tambah Reynhard.

Reynhard juga berpesan dalam masa pandemi ini seluruh Jajaran Pemasyarakatan harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam menjalankan tugas kedinasan. "Kami harapkan seluruh jajaran Pemasyarakatan terus menerapkan protokol kesehatan melalui disiplin 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumuman. Kami juga mengharapkan adanya terobosan dari Ka UPT dalam memberikan pelayanan Pemasyarakatan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima untuk dapat mendukung dan menjalankan roda Pemerintahan dengan baik," tutupnya. (Red-dok, Humas Kalteng, Februari 2021).

Humas Kemenkumham Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook