Kepala LPKA : Zona Integritas Di LPKA Bukan Sekedar Basa Basi

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 29 September 2020 14:29, Dibaca 143 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Dalam rangka Evaluasi dan Simulasi Penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah bebas dari Korusi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dihadiri langsung oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Reformasi Birokrasi Nugroho, Kepala LPKA menampilkan Video Profil LPKA dan pemaparan Zona Integritas di LPKA Palangka Raya, Senin (28/9/2020). Kegiatan yang dihadiri juga oleh Pimpinan Tinggi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah diantaranya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Ilham Djaya, Kepala Divisi Pemasyarakatan Hanibal beserta jajaran.


Pada kesempatan ini Mubasirudin mengawali pemaparan dengan memperkenalkan gambaran umum LPKA Palangka Raya. Dilanjutkan dengan perubahan-perubahan yang dicapai pada 6 (enam) area perubahan sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

(Baca Juga : Pemberian Vaksin Corona Vac Dosis I Bagi Pegawai Bapas Pangkalan Bun)


Mubasirudin mengatakan bahwa LPKA Palangka Raya sangat serius dan bukan hanya berbasa basi dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dibuktikan dengan banyaknya perubahan pada Kualitas pelayanan publik di LPKA Palangka Raya. Diantaranya telah tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ruang bermain Anak dan Ruang Laktasi. Selain itu juga LPKA Palangka Raya mengembangkan beberapa inovasi untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan peningkatan pelayanan yaitu Sistem Akuntabilitas Pembinaan Andikpas (SAPA) dan Layanan Online Terpadu Gratis (LOTUS).

Di akhir paparan, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Reformasi Birokrasi memberikan feedback atas paparan Kepala LPKA Palangka Raya. Beliau mengapresiasi Pembuatan Video Profil LPKA Palangka Raya meskipun ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Mubasirudin selaku Kepala LPKA pun menyambut baik saran dan nasihat yang diberikan dan akan terus mengevaluasi persiapan LPKA Palangka Raya menuju Penilaian oleh Tim Penilai Nasional dari Kemenpan RB. (Red-dok, Humas Kalteng, September 2020).

Humas Kemenkumham Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook