Dewan Inginkan Aspirasi Masyarakat Ditindaklanjuti

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 30 Agustus 2018 07:35, Dibaca 10 kali.


MMCKalteng -Dalam masa reses per kelompok saat ini, ada banyak catatan kepada kalangan DPRD Kalteng terkait aspirasi di lingkup masyarakat.

Menurut wakil rakyat dari Dapil I yang meliputi Palangka Raya, Katingan, dan Gumas Dr P Lantas Sinaga, apa yang menjadi keinginan masyarakat mesti mendapat tindaklanjut.

(Baca Juga : Dewan Kutuk Aksi Teroris di Selandia Baru)

“Dari hasil reses/ kunjungan dalam daerah belum lama ini, banyak saran serta keinginan dari masyarakat terkait infrastruktur, ekonomi, dan berbagai macam yang harus diperhatikan,” ujarnya kepada Tabengan ketika ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Tindaklanjut itu jelas menjadi kewenangan eksekutif, dalam merealisasikan di lapangan.

Dirinya menegaskan rekomendasi reses wajib menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan. Jangan sampai kebijakan ataupun program dari pemerintah menghambat aspirasi dari masyarakat untuk berbagai sektor.

Dikatakannya, banyak hal yang dirinya temukan ketika pelaksanaan reses beberapa waktu lalu. Sebut saja soal rumah dinas kesehatan atau pendidikan yang diharapkan segera mendapat rehab.

Bahkan ada beberapa di antaranya, yang memerlukan penanganan dalam waktu cepat, mengingat kondisinya yang sudah layak lagi.

Selain itu ada juga aspirasi masyarakat terkait keinginan pembangunan sekolah di daerah. “Masalah-masalah semacam ini yang harusnya menjadi perhatian. Seperti ada usulan warga yang menginginkan SMA di desa, namun dari informasi mereka pernah mengusulkan,. Sayangnya tidak ada tindak lanjut hingga saat ini,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Gereja-Gereja Pantekosta Se Indonesia (PGPI) Kalteng itu.

Untuk itu dirinya berharap, agar aspirasi yang ada dapat diakomodir baik oleh pemkab/pemkot ataupun Pemprov. Dirinya lalu menambahkan ada juga keluhan warga terkait soal kesehatan di mana ada  sejumlah Pustu di wilayah pelosok, yang tidak memiliki petugas medis atau perawatnya sama sekali. Kondisi ini benar-benar membuat prihatin.

Hal yang dikhawatirkan ketika masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Tentunya bisa yang bersifat mendadak atau darurat. Anggota Komisi A itu juga mengatakan, minimnya tenaga medis, akan berpengaruh bagi pelaksanaan akreditasi sarana kesehatan tersebut.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
DPRD
DPRD
DPRD
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook