Kakanwil dan Kepala Pengadilan Tinggi sepakat Giatkan Criminal Justice System

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 22 Mei 2018 09:00, Dibaca 613 kali.


Palangka Raya_Criminal Justice System secara umum merupakan interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Pengadilan dan Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi Lapas/Rutan mempunyai kewenangan yang meskipun berbeda fungsi namun bekerja pada tujuan dan untuk kepentingan yang sama yakni tersangka/terdakwa/terpidana, yang notabene adalah anggota masyarakat.

Criminal Justice System inilah kemudian menjadi pokok pembicaraan dalam rangkaian silaturahmi Kepala Kantor Wilayah, Yoseph ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah. Kakanwil yang didampingi Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Anthonius M. Ayorbaba setibanya ditempat, disambut dengan baik oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Syahrizal Sidik yang didampingi Wakil Ketua, Mohammad Idroes. Selasa (22/5).

(Baca Juga : Peringati Hari Bhakti Imigrasi Ke 69 Tahun 2019, Kantor Imigrasi Palangka Raya Gelar Lomba Domino dan Catur)

“Terima Kasih atas kunjungannya ke Pengadilan Tinggi, dan memang ini suatu kesempatan yang baik karena pada saat ini kami sedang menyusun MoU antara Kejaksaan, Kepolisian dan Kemenkumham dalam hal administrasi penanganan narapidana” ucap Syahrizal Sidik mengawali pertemuan.

Syarizal Sidik menambahkan bahwa melalui MoU tersebut, administrasi pidana nantinya akan dilakukan secara elektronik baik secara email, Liner, dan dilakukan terpusat serta menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi. Selain itu, Syahrizal menambahkan bahwa Pengadilan Tinggi sudah membentuk Pos Bantuan Hukum atau disebut juga Posbakum. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui pengadilan agama, akan tetapi jasa hukum yang dimaksud hanyalah sebatas nasehat kepada tersangka.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Anthonius M. Ayorbaba mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Mahkamah Agung telah menandatangani MoU. Akan tetapi menurut Anthonius, hal tersebut perlu dikuatkan lagi pada tingkat wilayah khususnya di Kalimantan Tengah. Untuk data dan jumlah narapidana/tahanan yang ada di Lapas/Rutan sudah terkomputerisasi dalam Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). “SDP memberikan fasilitas untuk melihat 1, 2 atau 3 bulan ke depan WBP mana saja yang akan keluar, selain itu dapat juga dilihat dari daftar WBP tersebut mana yang belum memiliki salinan putusan atau vonis, sehingga dapat segera melengkapi  salinan putusan/vonis tersebut ke pihak terkait, sehingga pada saat WBP bebas, memang dapat dibebaskan sesuai persyaratan yang berlaku” ungkap Anthonius

Selain itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi menambahkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pelayanan administrasi hukum sebagian besar sudah dilakukan secara online. Bambang mencontohkan bahwa untuk Kalimantan Tengah baru terdapat 3 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terverifikasi dari sekian banyak OBH yang ada, hal tersebut bisa dicek pada website AHU. Melalui website AHU tersebut, terdapat juga informasi tentang notaris, serta Perseroan Terbatas apa saja yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Menambahkan dari apa yang telah disampaikan, Kepala Kantor Wilayah, Yoseph mengatakan bahwa dalam criminal justice system sebagian besar tidak lagi dilakukan secara manual, akan tetapi sudah terkomputerisasi dan online. Oleh karena itu, sangat besar kemungkinan dilakukan pertukaran informasi baik itu informasi tahanan yang diperlukan oleh Pengadilan Tinggi, hingga informasi tentang Perseroan Terbatas dan OBH apa saja yang sudah atau belum terverifikasi di Kalimantan Tengah. “Silaturahmi seperti ini memang diperlukan. Kantor Wilayah dalam hal ini sangat terbuka apabila Pengadilan Tinggi ingin melakukan koordinasi dalam rangka menggiatkan Cirminal Justice System secara online, karena sangat erat kaitan kerja antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng dan Pengadilan Tinggi sehingga sangat dimungkinkan untuk saling melengkapi data” ungkap Yoseph (Humas Kalteng)

Humas Kemenkumham Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook