Pengelolaan BMN Pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 17 Oktober 2019 16:43, Dibaca 414 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - (17/10/19) Dalam rangka mewujudkan Janji Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Tahun 2019 yang salah satunya yaitu Memaksimalkan Pemanfaatan E-GOV melalui Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien untuk Good Governance, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Biro Pelengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melaksanakan kegiatan “Supervisi Tindak Lanjut atas Barang Tidak Ditemukan (BTD) Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN” terkait verifikasi hasil revaluasi tahun 2017-2018 bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya.

Dilanjutkan pemaparan materi oleh Kasubbag Penataan BMN I dari Biro BMN Setjen (Yessy Arvelina) yang menyampaikan, “kegiatan supervisi ini dilakukan salah satunya karena masih terdapat 141 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) Barang Tidak Ditemukan (BTD) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang belum ditindaklanjuti”, ungkapnya. Yessy Arvelina didukung Tim dari Biro Pengelolaan BMN juga menyampaikan mengenai langkah-langkah verifikasi dan validasi data revaluasi BMN, Kategori BTD dan prses tindaklanjutnya, dokuemen pendukung yang perlu dipersiapkan dalam revaluasi, dan tahapan verifikasi data revaluasi dalam aplikasi SIMAN.

(Baca Juga : Bangun Mitra Kerja Yang Baik, Kakanwil Ajak Para Pimpinan Tinggi Pratama Kunjungi BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah)

Memasuki hari kedua, kegiatan supervisi kembali dilanjutkan, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Sucipto) menyampaikan, “Kita sedang mempersiapkan WBK, WBK ini tidak akan pernah bisa kita dapatkan apabila penilaian-penilaian BMN tidak sesuai antara belanja dan fakta barang. Untuk mewujudkan WBK ini maka harus melaksanakan 6 faktor area pengungkit agar persiapan WBK dapat berjalan lancar. Mari kita inventarisasi kembali BMN kita ada masalah apa agar dapat terkoordinir dalam menuju WBK”, pesannya.


Dalam kegiatan ini turut hadir, Kepala Bagian Umum (Mahrijuni) dan Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN (Woro Sadarini).

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baik wajib dilaksanakan dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Aset BMN seperti tanah, bangunan, dan kendaraan sangat menentukan penyelenggaraan kinerja organisasi. Karena itu, para kepala satuan kerja (satker) harus memiliki kepedulian terhadap pengelolaan BMN.

Kegiatan pemutakhiran data BMN dan rekonsiliasi data laporan keuangan telah selesai dengan baik. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penyusunan laporan keuangan Kemenkumhan tahun 2019. (Red-dok, Humas Kalteng, Okt ’19).

Humas Kemenkumham Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook