Komisi D Tinjau Ruas Sampit-Samuda

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 09 Februari 2018 07:35, Dibaca 6 kali.

MMCKalteng - Komisi D DPRD Provinsi Kalteng bersama Dinas Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kalteng, Kamis (8/2) siang, meninjau ruas jalan Provinsi, yang menghubungkan Kota Sampit dengan Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Peninjauan jalan tersebut dilaksanakan untuk melihat kondisi ruas jalan yang dikenal dengan tingginya aktivitas lalu-lalang kendaraan angkutan tersebut, terutama dari wilayah Sampit menuju Bagendang.

(Baca Juga : Banmus DPRD DKI Jakarta Berkunjung ke Dewan)

Dalam peninjauan lapangan ini, beberapa ruas jalan ditemukan telah mengalami kerusakan parah, terutama wilayah sekitar Bundarab KB menuju Bagendang, namun ruas ini pada 2018 ini juga akan ditangani oleh Pemprov melalui DPUPR.

Rombongan juga meninjau beberapa ruas jalan yang telah ditangani pada 2017 lalu, dimana ada beberapa titik yang telah tertangani dengan baik.

Dalam peninjauan lapangan tersebut, kerusakan parah juga terjadi dari wilayah Bagendang menuju Samuda, ruas jalan ini rencananya juga akan mendapat prioritas penanganan tahun ini agar ruas jalan tetao fungsional.

Hal itu disampaikan kepala UPTD PUPR Kalteng untuk wilayah Kotim, Rondam, saat dibincangi disela-sela peninjauan lapangan kemarin. "Seperti diwilayah Samuda tadi kita lihat rusaknya cukup parah, dan itu akan kita tangani tahun ini bersama beberapa ruas jalan lainnya," kata Rondam.

Sementara dalam kesempatan itu, Ketua Komisi D DPRD Kalteng, Artaban meminta agar jalan yang dibangun tersebut dapat diawasi, terutama oleh pemkab Kotim.

"Ini penting agar ruas jalan kita dapat bertahan lebih lama," kata Artaban.
Dalam kunjungan ini, Artaban juga didampingi Wakil Ketua Komisi D, Hj Agus Susilasani, Sekretaris Komisi Jimin, kemudian Anggota Komisi D DPRD Kalteng, seperti Hj Yustina Ismiati, Rini Widiasary, H Abdul Hadi, Andina Theresia Narang dan H Ade Supriyadi.
Kemudian didampingi Dishup Kalteng, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kalteng serta pihak Pemkab Kotim.