Kanwil Kalteng Ikuti Teleconference Penyampaian Opini WTP

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 18 Juni 2019 15:40, Dibaca 1,442 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya - (18/06/19) Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, seluruh Pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan Kepala UPT se-Kota Palangka Raya serta pegawai pengelola keuangan dan BMN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah mengikuti teleconference entry meeting pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2018 serentak secara nasional yang juga diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah se Indonesia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2018. Raihan WTP kali ini merupakan kali keenam yang diperoleh Kemenkumham, sekaligus untuk yang keempat secara berturut-turut.

(Baca Juga : Biro Pengelolaan BMN Sekjen Bersama Kanwil Kalteng Gelar Evaluasi Penggunaan, Pemanfaatan BMN Demi Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)

WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Ada empat parameter yang harus dipenuhi untuk mendapatkan opini WTP, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Kemenkumham memiliki komitmen tinggi dalam menjaga pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan aset negara. “Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) bukanlah hal yang mudah, karena banyak hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi,” kata Yasonna di Graha Pengayoman Kemenkumham.

Jalan Kemenkumham merengkuh empat WTP berturut-turut tidaklah mudah. Selama lima tahun terakhir, Kemenkumham telah melaksanakan restrukturisasi program dan kegiatan, serta mengikuti perubahan basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual. “Kami senantiasa berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan selaku pembina dalam pengelolaan keuangan dan BMN, baik secara langsung maupun dengan pemantauan dan pengendalian data pada aplikasi E-Rekon&LK. Kemenkumham juga menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal pengendalian penyusunan Laporan Keuangan, untuk memperkuat efektifitas SPI”.

Tahun 2016 di seluruh Indonesia, Kemenkumham hanya mempunyai sekitar 400-an pegawai dengan pendidikan D3 dan Sarjana Akuntansi, sedangkan jumlah UPT lebih dari 1.100. Solusi dari permasalahan tersebut, dua tahun terakhir Kemenkumham telah melaksanakan penerimaan pegawai dengan latar belakang Akuntansi dan Ekonomi sebanyak 778 orang pada tahun 2017 dan 208 orang pada tahun 2018, melakukan diklat, workshop, pembinaan dan monev (monitoring dan evaluasi).

Tahun 2016 Kemenkumham juga telah menandatangani MoU dengan Ikatan Akuntan Indonesia untuk melakukan workshop dan ujian sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan (AAP). Terhitung sejak 2016-2019, Kemenkumham telah mengirimkan 570 pegawai dari seluruh Indonesia untuk mengikuti workshop dan ujian sertifikasi AAP level A dan B. Sertifikasi AAP dimaksudkan sebagai alat ukur untuk menilai kompetensi peserta dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, kebijakan akuntansi keuangan pemerintah, dan laporan keuangan prospektif (anggaran) pemerintahan.

Sementara itu, kabar bahagia datang dari pegawai Kanwil Kalteng (Winnae Tria Erlythae Binti) yang mampu menorehkan prestasi dengan menjadi salah satu dari Lulusan Terbaik Ujian Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan (US-AAP) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan hari ini bertempat di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, mendapatkan Piagam Penghargaan langsung dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Yasonna H. Laoly). (Red-dok, Humas Kalteng, Jun ’19).