Ketua Dewan Apresiasi WTP Kelima Pemprov Kalteng

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 21 Mei 2019 08:35, Dibaca 185 kali.


MMCKalteng – Palangka Raya - Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan manajemen Pemprov Kalteng di bawah kepemimpinan Sugianto Sabran sudah cukup baik. Buktinya, LHP keuangan dan aset 2018 untuk daerah ini meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Republik Indonesia (RI).

“Opini WTP yang kembali berhasil diraih itu menunjukkan konsistensi dalam mempertahankan untuk kali kelima secara berturut-turut,” kata Ketua DPRD Kalteng Renhard Atu Narang usai memimpin sidang paripurna istimewa dengan agenda penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Pemprov tahun anggaran 2018 di Palangka Raya, Senin (20/5).

(Baca Juga : Hasil RDP, Perusahaan Tidak Memiliki Izin HGU)

"Kami pun melihat manajemen Pemprov Kalteng di bawah kepemimpinan Sugianto Sabran sudah cukup baik. Kami berharap itu dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan," tambahnya.

Selain mengapresiasi adanya opini WTP itu, Atu Narang yang telah tiga periode menjabat Ketua DPRD Kalteng itu pun melihat, Pemprov telah bekerja dan berupaya menjadikan provinsi ini memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel.

Dia mengatakan adanya pencapaian itu juga tidak terlepas dan dukungan serta kerja sama Pemprov dengan DPRD Kalteng. Sebab kedua lembaga ini mampu mewujudkan hubungan kemitraan yang baik, saling menghormati dalam menjalankan tugas dan wewenang.

"Itulah yang menjadi penentu keberhasilan atas pencapaian opini WTP secara berkelanjutan ini. Semoga di masa-masa mendatang, hubungan itu pun terus ditingkatkan," katanya.

Meski begitu, pria yang juga Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalteng itu mengingatkan, Pemprov tetap harus menindaklanjuti berbagai catatan maupun temuan yang ditemukan BPK RI terkait LKPD 2018.

Dia mengatakan BKP RI ada memberikan catatan yang perlu mendapat perbaikan dari Pemprov Kalteng. Untuk itu, sesuai dengan aturan yang berlaku, perbaikan atas berbagai catatan tersebut diberikan waktu selama 2 bulan sejak diterimanyan LHP LKPD 2018 itu.

"Adanya catatan dari BPK RI merupakan hal yang wajar dan untuk kebaikan di masa-masa mendatang. Kami berharap Pemprov bisa menindaklanjutinya sesuai aturan yang berlaku," ungkap Atu Narang.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
Berita Terbaru
Radio Corner
Mari Jaga Lingkungan Kita.
Kalteng Bicara Baik.

Facebook