Dewan Ajak Masyarakat Berperan dalam Pengawasan

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 11 Januari 2019 07:36, Dibaca 4 kali.

MMCKalteng - DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi program multiyears  (kontrak jamak) pembangunan ruas jalan provinsi di daerah ini. Pasalnya, program yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pembangunan jalan di daerah ini dibiayai dengan anggaran yang besar.

Hal ini disampaikan, Sekretaris Komisi D DPRD Kalteng Jimin, saat dibincangi di gedung dewan, belum lama ini.

(Baca Juga : Warga Bapeang Usul Pengadaan Alsintan)

Menurutnya, anggaran pembangunan yang cukup besar yang dikeluarkan oleh pemerintah hasilnya harus bisa maksimal. Oleh sebab itu, selain pengawasan yang dilakukan DPRD.

Disampaikan, DPRD Kalteng akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek tersebut, pasalnya pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kalteng ini nilainya cukup besar.

“Nah ini untuk pengawasan kita semuanya media, saya, masyarakat ya ikut mengawasi progres untuk fisiknya, karena kita mengharapkan hasil pembangunannya berkualitas,” kata Jimin.

Skema pembayaran untuk progam ini kata dia tidak dilaksanakan sekaligus, karena proyek multiyears ini pembayarannya dilangsungkan secara bertahap mulai 2018, 2019, dan 2020 mendatang.

Sebelumnya, Jimin juga meminta kepada pihak kontraktor pelaksana pekerjaan multiyear kontrak pengerjaan jalan dan jembatan di Kalimantan Tengah untuk melaksanakan 40 pekerjaan fisik pada 2018.

Disampaikan, bahwa seluruh paket pekerjaan multiyears kontrak peningkatan jalan provinsi di Kalteng berdasarkan koordinasi pihaknya dengan dinas terkait sudah dilelang semua. Dengan telah dilaksanakannya lelang tersebut, tentunya saat ini pihak rekanan atau kontraktor sudah melaksanakan pekerjaan. Sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan ini, pihaknya juga akan melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD.

“Multiyears sudah lelang semua,  tinggal pengawasan, kita minta nanti sistem pengawasan. Kita juga tanyakan, skim progres pengerjaannya sudah berapa persen,” pungkasnya.