RAPBD 2018 Diharapkan Tampung Aspirasi Masyarakat

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 28 November 2017 08:19, Dibaca 596 kali.

MMCKalteng - DPRD Kalteng mengharapkan agar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran (TA) 2018 dapat menampung aspirasi seluruh masyarakat.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Kalteng Hj Putri Noorhajah, di gedung dewan beberapa waktu lalu. menurutnya, RAPBD merupakan rencana keuangan yang mencerminkan kebijakan pemerintah daerah.

(Baca Juga : Dewan Minta PUPR Tingkatkan Pengawasan)

“Oleh sebab itu, harus mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat dan menyentuh hajat hidup orang banyak,” kata Hajah yang juga anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Persatuan Pembangunan (FKBPP) DPRD Kalteng ini.

Pihaknya juga mengharapkan agar RAPBD Kalteng TA 2018 ini dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka meningkatkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat Kalteng. “Kami dari Fraksi KBPP juga mengharapkan RAPBD ini harus mampu memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat di semua sektor pembangunan di provinsi ini,” tegasnya.

Baik itu untuk sektor Sumber Daya Alam (SDA), pendidikan, kesehatan, perdagangan, infrastruktur, energi dan pelayanan publik serta lainnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga sangat mendukung agar pemerintah daerah terus berupaya supaya anggaran pendidikan Kalteng minimal 20 persen dan anggaran kesehatan minimal 10 persen pada APBD sesuai amanat Undang-Undang.

“Kami juga mengharapkan agar terciptanya balance antara aspirasi masyarakat lewat eksekutif dan legislatif bisa diakomodir untuk kesejahteraan rakyat,” harap Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kalteng II yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini.

Lebih lanjut, Hajah meminta kepada pemerintah daerah lebih kreatif dan inovatif untuk melakukan berbagai terobosan dan kreasi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kalteng.

“Perekonomian masyarakat harus ditingkatkan, dengan mengembangkan ekonomi lokal dan industri kecil di mana pemerintah harus menggandeng setiap elemen masyarakat untuk menciptakan kondisi yang baik dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada,” pungkas Hajah.

 

(Rovie / Foto : DPRD)