Supaya Tidak Menimbul Kontroversi di Masyarakat

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 27 September 2019 07:23, Dibaca 209 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Kalangan Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyarankan pemerintah pusat bersama DPR RI lebih gencar mensosialisasikan rancangan undang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ke seluruh Indonesia, agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Anggota DPRD Kalteng Kuwu Senilawati di Palangka Raya, Kamis, mengatakan bahwa sosialisasi tersebut harus dilakukan sebelum diajukan ke DPR RI untuk disahkan. Dengan begitu, RUU KUHP yang nantinya disahkan tersebut sudah dipahami setidaknya banyak masyarakat.

(Baca Juga : Usai Rapur Kedua, DPRD Bacakan Pidato Pengantar BAPEMPERDA 2 Rancangan Perda Kalteng)

"Saya yakin pemerintah pusat dan DPR RI punya alasan dan tujuan yang jelas terhadap pembuatan RUU KUHP. Tapi, karena sosialisasi minim, akhirnya membuat kontroversi seperti sekarang ini," ucapnya.

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu mengakui dibutuhkan waktu, tenaga dan dana yang besar untuk melakukan sosialisasi tersebut. Meski begitu, tetap harus dilakukan agar kebijakan yang akan dan sedang dibuat benar-benar dipahami dan diterima masyarakat.

"Esensi dari adanya kebijakan itu kan harus dipahami dan diterima seluruh lapisan masyarakat. Jadi, ketika pelaksanaannya, sudah tidak ada masalah ataupun menimbulkan kontroversi," kata Kuwu.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Kalteng Sudarsono. Mantan Bupati Seruyan periode 2013-2018 ini mengatakan UU apabila sudah disahkan dan diundangkan, maka seluruh warga negara sudah dianggap tahu dan wajib melaksanakan.

"Kalau sudah RUU KUHP itu sudah disahkan, tidak ada lagi alasan masyarakat Indonesia tidak tahu pasal demi pasal. Kalau melanggar, ya tetap diproses hukum sesuai aturan yang berlaku," kata Sudarsono.

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu menyarankan, pemerintah pusat dan DPR RI bisa melibatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia, dalam mensosialisasikan RUU KUHP.

"Jika itu dilakukan dalam RUU KUHP, kami yakin, tidak akan terjadi kontroversi seperti sekarang ini. Informasi-informasi yang tidak benar pun bisa diantisipasi," ungkap Sudarsono.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
Berita Terbaru
Radio Corner
Mari Jaga Lingkungan Kita.
Kalteng Bicara Baik.

Facebook