Tingkatkan Pemahaman Pelayanan Publik Berbasis HAM, Imigrasi Palangka Raya Ikuti Diseminasi P2HAM

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 10 Maret 2021 16:27, Dibaca 160 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya – Rabu (10/3/2021), diselenggarakan Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM bertempat di aula Kahayan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang HAM, Budi Haryono dan peserta yang dilibatkan hanya mencakup UPT Keimigrasian, Lapas, Rutan dan Bapas sedangkan Rupbasan tidak diikutsertakan karena tidak termasuk pada pelayanan publik.

Selain itu, Budi menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu untuk memberikan acuan, motivasi, dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis pada Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah.

(Baca Juga : Penuhi Hak WBP, Lapas Palangka Raya Gelar Sidang TPP)

“Setiap UPT harus memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai HAM seperti Pelayanan Publik Berbasis HAM di Imigrasi, Lapas, Rutan, dan Bapas,” ucapnya.


Setelah dibuka secara resmi oleh Kabid HAM, kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia, Woro Sadarini. Dalam diseminasi tersebut, ada 3 indikator penilaian pelayanan publik berbasis HAM, yaitu aksesibilitas dan fasilitas kebutuhan HAM, ketersediaan petugas yang siaga, dan kepatuhan pejabat, pegawai dan pelaksana terhadap standar pelayanan minimum masing-masing bidang pelayanan. Hal itu tertulis pada Pasal 5 Permenkumham No. 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM.


Selain itu, terdapat beberapa Kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM diantaranya yaitu aksesbilitas dan ketersediaaan fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga, serta kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap standar pelayanan. Terakhir, ia menyampaikan, ada 7 unit kerja yang telah lolos P2HAM tahun 2020 lalu, salah satu diantaranya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya.

Setelah pemaparan materi dibuka diskusi tanya jawab oleh peserta dan juga menyampaikan kendala apa saja yang dihadapi beberapa UPT dalam memenuhi standar pelayanan publik berbasis HAM. Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan seluruh satuan kerja dapat meningkatkan pelayanan publik berbasis HAM dan nantinya akan diadakan monitoring ke setiap UPT di Wilayah Kerja Kanwil Kalimantan Tengah. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2021).

Humas Kemenkumham Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook