Sosialisasi Perpres RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

Kontribusi dari Widianatalia, 18 Oktober 2018 15:28, Dibaca 614 kali.

MMCKalteng –  Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri, S.Hut, MP, membuka kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kelautan Indonesia Se – Pulau Kalimantan mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kamis (18/10). Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Laksda TNI (Purn) Agus Purwoto, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan  Maritim Dedy Miharja dan Kepala Biro Perencanaan Kemenko Maritim Suparman.

Fahrizal Fitri dalam hal ini mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman karena telah memilih Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat Sosialisasi Perpres RI No. 16 Tahun 2017.

(Baca Juga : Bandara Maksimalkan Perkembangan dan Pertumbuhan Kegiatan Perekonomian di Suatu Daerah)

Pemilihan tempat lokasi sosialisasi di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukan ciri-ciri bahwa Kemenko Maritim juga sudah sepakat dan secara tidak langsung mendukung bahwa Ibukota Palangka Raya menjadi Ibukota Negara RI. Provinsi Kalimantan Tengah siap untuk menerima seandainya terpilih menjadi salah satu calon Ibukota Negara RI. Bicara tentang potensi kelautan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk kelautan luasnya kurang lebih 94.500 km2 dengan panjang garis pantai ± 750 km dan memiliki berbagai jenis ikan seperti pelagis, udang, rajungan, dan lainnya. Selain itu, Pemerintah Kalimantan Tengah sudah menyusun Dokumen Rencana Donasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) untuk memetakan potensi kelautan dan pesisir serta memanfaatkan potensi agar dikelola dengan baik dan produktif, pungkas Fahrizal.

Beliau juga menyampaikan sebagai pendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelamatan sumber daya sektor kelautan dan perikanan, telah dibentuk Forum Koordinasi pengawasan dan tindak pidana yang didukung oleh POLDA Kalteng, Kejati Kalteng, TNI Angkatan Laut serta instansi terkait lainnya. (Foto:Yudis)