6 Fraksi Setujui Pembahasan RAPBD 2018

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 23 November 2017 07:29, Dibaca 2 kali.

MMCKalteng - PALANGKA RAYA-Sebanyak enam fraksi pendukung DPRD Kalteng imantan Tengah menerima dan menyetujui pembahasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (Raperda) Kalteng tentang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalteng Tahun Anggaran (TA) 2018.

Persetujuan keenam fraksi pendukung DPRD Kalteng itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke 9 masa persidangan III tahun sidang 2017, yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng, R Atu Narang, di gedung dewan, Rabu (22/11).

(Baca Juga : Bapenda Diminta Tingkatkan Sapras Samsat Kotim)

Namun, yang menarik dalam rapat paripurna ini, dari tujuh fraksi pendukung DPRD Kalteng hanya Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang tidak menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap RAPBD Kalteng TA 2018, padahal diketahui, Fraksi Gerindra merupakan partai pengusung Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dan Habib Said Ismail.

Sebelumnya, dua fraksi pendukung DPRD Kalteng yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar memang menolak pembahasan KUA-PPAS APBD Kalteng TA 2018. Namun, dalam pemandangan umum fraksi kemarin, meski tidak menyampaikan secara langsung, Namun, Fraksi Golkar menyampaikan surat secara langsung serta pemandangan umum fraksinya, dimana intinya pihaknya dapat menerima dan menyetujui pembahasan RAPBD Kalteng itu.

Selain Fraksi Partai Golkar, persetujuan pembahasan RAPBD Kalteng TA 2018 tersebut, juga disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Fraksi Partai Amanat Nasional (FAN) dan Fraksi Kebangkitan Bangsa Persatuan Pembangunan (FKBPP).

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Ergan Tunjung dalam rapat Paripurna tersebut menyampaikan, mencermati struktur RAPBD Kalteng TA 2018, khususnya dari sektor pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp368 miliar lebih atau meningkat 8,88 persen dari target APBD Murni 2017.

Oleh sebab itu, dengan adanya penaikan angka target ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi daerah khususnya Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang mempunyai kontribusi terhadap upaya pemenuhan target penerimaan tersebut. “Ini untuk membuktikan kinerjanya dalam mencapai target yang telah ditetapkan,” kata Ergan.

Terkait adanya program tahun jamak atau multi year untuk penanganan jalan-jalan strategis Provinsi, kata Ergan, pihaknya dari Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung, mengingat kondisi jalan yang ada yang perlu penanganan dan peningkatan sebagai urat nadi pengangkutan baran dan manusia. “Selain itu dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, kebutuhan akan dukungan serta infrastruktur suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,” kata Ergan.