Program SOPD Banyak Pro pada Masyarakat

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 25 September 2018 07:44, Dibaca 4 kali.

MMCKalteng - Dalam pandangan fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2018-2038, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalteng menilai, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, melalui SOPD telah banyak meluncurkan program-program yang pro kepada masyarakat.

Namun dari program-program tersebut ada yang harus didahulukan atau menjadi prioritas, sehingga realisasi dilakukan secara bertahap. “Kita akui memang banyak program SOPD yang masih belum terealisasi secara optimal. Namun salah satu kendala tersebut yaitu ada program yang harus menjadi prioritas utama atau di dahulukan, sehingga untuk realisasi harus dilakukan secara bertahap,” kata Sriosako Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan , Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini. Selain ada yang menjadi prioritas, realisasi program SOPD juga dipengaruhi oleh APBD. Sehingga untuk kelancaran program tersebut pihak pemerintah harus melakukan tata kelola anggaran secara intensif agar lebih berdaya guna serta berupaya mengurangi dana-dana yang tidak terserap.

(Baca Juga : Tingkatkan Sinergitas Perangi Covid-19)

“Yang namanya program, jelas tidak akan terealisasi dengan optimal, tanpa dukungan anggaran dari APBD. Oleh karena itu dari kisaran hasil RAPBD tahun anggaran 2018 yang diperoleh. Kita berharap pemerintah melakukan tata kelola anggaran secara intensif agar lebih berdaya guna dan berupaya mengurangi anggaran yang tidak terserap, bahkan bila mungkin mengurangi dana-dana yang dirasionalisasi,” tambah Sako.

Selain itu, sambungnya, tidak hanya dipengaruhi oleh APBD, kurang optimalnya realisasi program tersebut diduga karena kurangnya semangat dari SOPD yang mengajukan maupun menjalankan.

“Saat kami melakukan rapat bersama pihak eksekutif. Kami melihat tidak ada keceriaan maupun semangat saat membicarakan program-program yang mereka presentasikan. Dari hal ini, kita dari legislatif mengerti akan beban mental yang dirasakan oleh pihak eksekutif. Karena pada dasarnya di dalam tubuh eksekutif, ada pihak-pihak yang mengajukan program, tetapi program tersebut dicoret, dan diganti dengan program lainnya, sehingga hal ini jelas menjadi beban mental untuk mereka dan kita pun maklum akan hal itu,” terangnya.

Kendati demikian, sambungnya lagi, terlebih berbicara masalah aturan, pihak eksekutif khususnya dinas/instansi terkait, tetap harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, walaupun program yang dijaukan ditolak maupun diganti dengan program baru, hal tersebut tetap harus dilaksanakan.