Melalui Video Teleconference, Sekjen Sampaikan Perencanaan Dan Penganggaran Tahun 2020

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 27 Desember 2019 17:01, Dibaca 221 kali.


Palangka Raya - Menutup akhir tahun 2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia mengikuti acara Refleksi Akhir Tahun 2019. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Bambang Rantam Sariwanto) beri arahan kepada pejabat dan pegawai unit Pusat, Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Kemenkumham RI melalui siaran langsung teleconference. Acara ini dilaksanakan di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dalam rangka refleksi akhir tahun serta apresiasi pemimpin dan pelopor perubahan pembangunan zona integritas  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2019. Jumat, (27/12/19).

Pelaksanaan Teleconference di Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah dihadiri oleh Kepala Bagian Umum (Mahrijuni), Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati), Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Dan Keamanan (Arief Gunawan),  Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Budi Haryono), Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya (Dadan Gunawan), Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan JFT serta JFU, Selain itu, seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham se-Indonesia juga mengikuti melalui teleconference menggunakan aplikasi zoom. Kegiatan teleconference dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

(Baca Juga : Rapat Evaluasi dan Persiapan Target Kinerja)

Acara diawali pembekalan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto Dalam arahannya, Bambang Rantam menyampaikan mengenai Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang harus didukung oleh industrialisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Dan sesuai dengan 5 arahan Presiden yaitu Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi bagi kemakmuran bangsa dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya Bambang Rantam juga menyampaikan mengenai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM itu merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi. Tidak hanya sekadar 6 area perubahan tapi 8 area perubahan, target 2020 meningkat satker berpredikat WBK/WBBM supaya penilaian PMPRB meningkat. Untuk itu Kemenkumham haruslah menjadi yang terdepan. “Meraih itu penting tapi menjaga dan terus mempertahankan bukan pekerjaan mudah. Karenanya semangat ini harus terus digelorakan,” ujar Bambang Rantam.

Turut memberikan arahan, Kepala Biro Perencanaan (Iwan Kurniawan) memaparkan terkait evaluasi capaian SMART dan IKPA untuk tahun anggaran 2019. Sampai dengan 26 Desember 2019 capaian IKPA sebesar 94,43% dan SMART sebesar 80,76%. Angka tersebut menjadi evaluasi kinerja anggaran pada Kemenkumham. Realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2019 mencapai 96,61% sesuai data OMSPAN 20 Desember 2019. Untuk itu, Iwan menginginkan agar tahun 2020 mendatang dapat membuat terobosan agar postur anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan.

Hal penting yang juga menjadi bagian dari seluruh jajaran menurutnya adalah melakukan outstanding results. Yaitu berbuat hal luar biasa. Bukan saja, hanya melakukan pekerjaan tapi juga harus berprestasi. “Prestasi bukan sekedar angka tapi bagaimana melakukan hal-hal luar biasa dan ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama,” jelasnya.(Red-dok, Humas Kalteng, Des ’19).

Humas Kemenkumham Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook