Sekilas Info
Kontribusi dari Martiana Winarsih, 23 Februari 2018 13:34, Dibaca 1,090 kali.
MMCKalteng - Walikota Palangka Raya, Riban Satia memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Ketertiban dan Keamanan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Kamis (22/2/2018) pukul 12.30 WIB.
Rakor yang diadakan di Ruang Peteng Karuhei ini juga diikuti oleh Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio, Kapolres Palangka Raya, dan Kodim 1016 Palangka Raya.
(Baca Juga : Fogging Penting Cegah DBD, Namun Ada Efek Samping)
Dalam rapat yang digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya ini juga dihadiri perwakilan dari Binda Kalimantan Tengah dan SOPD lintas sektor, termasuk KPU dan Panwaslu.
Dalam rapat ini walikota mempersilahkan kepada pejabat teknis untuk memberikan gambaran mengenai situasi Kamtibmas terkini di wilayah Kota Palangka Raya menjelang gelaran Pilkada serentak 27 Juni 2018.
Kepala Operasi Binda Kalimantan Tengah, Suwadi yang diberikan kesempatan pertama untuk memberikan gambaran mengenai situasi Kamtibmas menjelang Pilkada 2018.
Menurut Suwadi saat ini secara umum situasi Kamtibmas di Palangka Raya cukup kondusif, namun masih ada potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.
Setidaknya ada empat potensi kerawanan yang bisa saja terjadi selama Pilkada. Pertama, indikasi kerawanan bisa muncul dari ketidaknetralan tingkat desa atau kelurahan.
Kemudian akurasi data daftar pemilih tetap (DPT) dan minimnya pengawasan akibat keterbatasan SDM. Kerawanan ke-2, misalnya back campain (politik identitas dan politik uang).
Kerawanan ke-3 soal pemilih misalnya netralitas ASN dalam Pilkada, ajakan golput, potensi bentrok antar pendukung. Kemudian kerawanan ke-4 adalah potensi gugatan bacalon independen, perang medsos, dampak kasus mahar politik terhadap angka partisipasi pemilih.
Dari ke-4 potensi kerawanan tersebut menurut Suwadi secara umum kondisi wilayah Palangka Raya tetap aman, namun tetap harus diantisipasi.
"Diperkirakan akan ada gugatan oleh calon yang kalah, sehingga akan ada konflik pribadi yang merasa tidak puas terhadap putusan serta kualitas data pemilih," sebutnya. (MC. Isen Mulang), (Martiana Winarsih)
