Teleconference Bersama Plt. Menteri Terkait Penguatan Pencegahan Korupsi

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 09 Oktober 2019 13:54, Dibaca 279 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - (08/10/19) Menindaklanjuti perintah dari Bapak Plt. Menteri Hukum dan HAM serta dalam upaya membangun pemahaman akan pentingnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, hari ini dilaksanakan kegiatan teleconference melalui aplikasi zoom, dalam rangka Penguatan Pencegahan Korupsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bersama Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Deputi Pencegahan KPK yang diadakan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Ilham Djaya) pun hadir langsung mengikuti apel tersebut. Sementara di Aula Kanwil, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Hanibal) beserta kepala UPT se-Palangkaraya juga para pejabat struktural serta jajaran pegawai dan CPNS Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng mengikuti kegiatan tersebut melalui sambungan teleconference.

(Baca Juga : Optimalisasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Terkait Anak Binaan Hukum (Abh) Bapas Palangka Raya Bersinegri Ke Lpka Palangka Raya)


Diawali dari pembekalan dari Sekretaris Jenderal terkait Realisasi Anggaran Kementerian Hukum dan HAM. Kantor Wilayah Kalimantan Tengah menorehkan prestasi nya dengan menduduki peringkat pertama atas Penyerapan realisasi anggaran Kanwil Kemenkumham Kalteng per 07 Oktober 2019 untuk Pagu Belanja Barang realisasinya 89,10%.

Kanwil akan terus mengupayakan agar target penyerapan anggaran bisa terealisasi lebih maksimal, tidak perlu menunggu deadline untuk mengirim laporan pertanggungjawaban, apabila kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau susah dilaksanakan bisa segera melakukan revisi dengan tetap mengacu pada aturan revisi, selanjutnya melaksanakan kegiatan secepat mungkin dan tidak perlu ditunda-tunda lagi, sehingga target realisasi kita dapat tercapai.


Setelah itu, dilanjutkan dengan pembekalan upaya pencegahan tindak pidana korupsi oleh Plt. Menteri Hukum dan HAM. Dalam pemberantasan korupsi terkandung makna penindakan dan pencegahan korupsi, serta ruang untuk peran serta masyarakat - yang seharusnya dapat lebih ditingkatkan dengan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap informasi.

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pelayanan publik sebagai salah satu cara melakukan pencegahan korupsi.  Saat ini pelaporan LHKPN di Indonesia merupakan Tools Pencegahan - yang lebih menitik beratkan kepada para Wajib LHKPN untuk melaporkan hartanya Sanksi yang diberikan kepada Wajib LHKPN adalah sanksi administrative, sehingga antar instansi berbeda – beda dalam memberikan sanksi atas hal tersebut. Komitmen Pimpinan tertinggi menjadi tumpuan dalam penegakan sanksi ataupun pencapaian kepatuhan LHKPN.

Berdasarkan peraturan presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi, terdapat 3 fokus stranas PK yang menjadi acuan yaitu Perijinan & Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum & Reformasi Birokrasi. Yang menghasilkan 11 aksi yaitu peningkatan pelayanan dan kepatuhan  dan penanaman modal, perbaikan tata kelola data, utilisasi nomor induk kepegawaian, integrasi dan sinkronisasi data impor pangan, penerapan manajemen anti suap di pemerintah, integrasi sistem perencanaan berbasis elektronik, peningkatan profesionalitas pengadaan barang dan jasa, optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan non pajak, penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi, implementasi grand design strategi pengawasan keuangan dan perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana. (Red-dok, Humas Kalteng, Okt ’19)

Humas Kemenkumham Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook