Sekilas Info
Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 07 Oktober 2019 12:59, Dibaca 195 kali.
Jakarta_bertempat di Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng, Ilham Djaya mengikuti Workshop Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah WBK-WBBM. Senin (7/10).
Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Nugroho melalui sambutannya mengatakan bahwa pada tahun 2019 ini ada peningkatan jumlah satker yang diusulkan. Jika pada tahun sebelumnya hanya terdapat 13 satuan kerja yang diusulkan, maka pada tahun 2019 ini meningkat menjadi 135 satuan kerja.
(Baca Juga : Kalapas Sukamara Ungkap Pentingnya Pengawasan)
“kondisi positif ini harus terus dijaga dan ditingkatkan secara simultan dalam mendoron pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan terbitnya Permenpan RB Nomor 10 tahun 2019 semakin memperkuat peranan Tim Kantor Wilayah dan unit eselon I”
Nugroho menambahkan, ada 6 output utama melalui pelaksanaan kegiatan ini yaitu (1) tersampaikannya mekanisme pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sesuai Permenpan RB No.10 Tahun 2019; (2) Kesamaan pemahaman Unit Eselon I dan Kanwil terkait perannya dalam mekanisme Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Tahun 2020; (3) Kesepakatan Inspektorat Jenderal dan Balitbang Hukum dan HAM dalam proses penilaian internal untuk Pembangunan ZI Tahun 2020; (4) tersusunnya workplan pelaksanaan RB dan Pembangunan ZI untuk Tahun 2020 yang disepakati bersama sehingga momentum Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat terjaga dengan baik; (5) tersampaikannya metode penggunaan aplikasi Survey IPK dan ICM serta aplikasi e-RB dalam proses pembangunan ZI menuju WBK/WBBM maupun pelaksanaan PMPRB; dan (6) tersampaikannya mekanisme PMPRB berdasarkan Permenpan RB No.30 Tahun 2018.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal, Bambang Rantam Sariwanto dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi workshop ini mengatakan bahwa tujuan utamanya adalah mewujudkan bagaimana Reformasi Birokrasi di Indonesia dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
Bambang menambahkan bahwa ada 3 kunci dalam membangun organisasi yaitu tata nilai yang baik, tata kelola yang baik dan tata satuan yang baik. “besar harapan kita agar melalui pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bisa mendorong pelayanan publik yang mencerminkan adanya pelayanan yang baik kepada masyarakat” tegas Bambang. (Humas Kalteng)
Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.