Pemprov Kalteng Perkuat Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga Pangan

Kontribusi dari ANGGELINA RENTIKA KAROLINA, 03 November 2026 16:48, Dibaca 64 kali.

MMCKalteng – Palangka Raya – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (3/11/2026).

Rapat koordinasi dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk mengintensifkan operasi pasar guna menekan kenaikan harga beras yang mencapai lebih dari 17 persen secara tahunan.

(Baca Juga : Pimpin Rakor Evaluasi Penanganan Darurat Karhutla di Kalteng; Sekda Nuryakin Tegaskan Penanggulangan Karhutla Harus Terus Dilakukan)

“Jika dibandingkan secara tahunan, kenaikannya sudah lebih dari 17 persen. Dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp14.500, kenaikannya mencapai sekitar Rp2.000. Pemerintah daerah bersama Bulog perlu mengintensifkan operasi pasar,” tegas Tomsi.

Tomsi menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menjaga stabilitas harga beras karena kenaikannya memengaruhi inflasi.

“Diharapkan sinergi seluruh pihak terus terjaga dan harga beras dapat diturunkan. Kenaikan harga beras, meskipun sedikit, tetap memberikan andil terhadap inflasi karena beras dikonsumsi oleh seluruh masyarakat,” tandas Tomsi.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko memaparkan perkembangan inflasi Kalimantan Tengah dengan lima komoditas yang menjadi perhatian, yakni beras, emas perhiasan, bensin, daging ayam, dan ikan nila.

“Kenaikan harga beras di Kalimantan Tengah terutama terjadi pada beras lokal, seperti Mayang dan Banjar. Sementara itu, harga beras SPHP dan bantuan pangan dari pemerintah pusat relatif stabil. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan produksi akibat kemarau sebelumnya,” jelas Yuas.

Yuas juga menjelaskan bahwa stok beras di Kalimantan Tengah relatif aman, yakni sekitar 12.212 ton.

“Stok beras di Kalimantan Tengah relatif aman, yakni sekitar 12.212 ton. Namun, kenaikan harga beras perlu dikendalikan karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat dan memiliki andil terhadap inflasi,” ungkap Yuas.

Yuas menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan intervensi pasar dan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia serta Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan.

“Untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pasar murah, gerakan pangan murah, pasar penyeimbang, dan operasi pasar. Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bulog juga diperkuat untuk memperlancar distribusi beras ke seluruh kabupaten,” imbuh Yuas.

Yuas menambahkan bahwa kondisi geografis Kalimantan Tengah menjadi tantangan dalam penyaluran pangan, terutama ke daerah pedalaman.

“Perjalanan antarkabupaten dapat memakan waktu hingga delapan jam, sedangkan pengiriman ke daerah pedalaman tertentu bahkan mencapai dua hari menggunakan kapal atau klotok. Karena itu, diperlukan sinergi pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi serta ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat,” pungkas Yuas.

Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, serta memperlancar distribusi bahan pangan guna mendukung pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat di Bumi Tambun Bungai. (ARK/Foto:Rzl)