Titik Api Turun Tapi Asap Makin Pekat, Pimpinan Tegaskan Perpanjang Tanggap Darurat

Kontribusi dari Diskominfo Barito Utara, 15 Oktober 2026 13:00, Dibaca 193 kali.

MMCKalteng - Muara Teweh - Pimpinan daerah Bupati Barito Utara H. Shalahhuddin menegaskan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) harus terus dilakukan untuk memastikan langkah pencegahan berjalan efektif hingga tingkat kecamatan dan desa. Hal tersebut disampaikan Bupati dalam Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla dan Dampak Kemarau yang dilaksanakan di Aula Setda, Kamis (15/10/2026).

Dalam rapat tersebut juga disepakati status tanggap darurat karhutla tidak dicabut, tetapi diperpanjang selama tujuh hari ke depan. Perpanjangan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi mengingat kondisi kabut asap yang masih pekat dan berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat, meskipun jumlah titik api mengalami penurunan.

(Baca Juga : Antisipasi Karhutla, Pemkab Gumas Gelar Rakor)

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan saat ini jumlah titik api dan kejadian karhutla di Kabupaten Barito Utara mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan upaya penanganan serta pendekatan kepada masyarakat telah memberikan hasil positif.

"Kita melihat bahwa saat ini jumlah titik api dan kejadian karhutla mengalami penurunan. Ini menunjukkan upaya penanganan serta pendekatan kepada masyarakat telah memberikan hasil yang positif. Oleh karena itu, langkah-langkah yang telah berjalan baik harus terus dipertahankan," ujarnya.

Namun demikian, pimpinan menyoroti kondisi kabut asap yang justru semakin pekat sehingga penanganan dampak terhadap kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

"Saya meminta agar pemantauan kualitas udara dilakukan setiap hari, pembagian masker kepada masyarakat terus dilaksanakan, serta kegiatan di luar ruangan dikurangi apabila kondisi udara tidak sehat," tegas Bupati.

Perhatian khusus, lanjutnya, harus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit asma, jantung, dan gangguan kesehatan lainnya. Pemerintah juga diminta menyiapkan ruang oksigen, pos pelayanan kesehatan, dan tim kesehatan yang siap siaga.

"Kepada seluruh unsur Forkopimda, Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Kejaksaan Negeri, Ketua DPRD, serta seluruh OPD, saya tegaskan bahwa kita merupakan bagian penting dari komando penanganan tanggap darurat bencana," ujarnya.

H. Shalahhuddin menegaskan ada beberapa konsekuensi dari perpanjangan status tersebut, yakni seluruh pihak harus tetap berada dalam wilayah tugas, penggerakan personel dan sumber daya tetap dilaksanakan sesuai kebutuhan lapangan, serta pendampingan hukum dari Kejaksaan dan pengawasan dari Inspektorat terus dilakukan.

"Penggunaan anggaran, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), harus dilaksanakan secara cermat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan," tambahnya.

Selain karhutla, saya juga mengingatkan dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih. Menurunnya debit air sungai bahkan adanya sungai yang mengering menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.

Untuk itu, BPBD, pemadam kebakaran, dan perangkat daerah terkait diminta terus membantu PDAM mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Apabila di suatu wilayah tidak terdapat titik api yang memerlukan penanganan langsung, sumber daya yang ada agar dioptimalkan untuk distribusi air bersih.

"Saya berharap tidak ada masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih tanpa mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah," pungkasnya. Dalam kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, Para Camat dan Undangan terkait lainnya. (Ummi/Fahmi - Dok: Haspi/Miswar_Diskominfosandi/2026)/Edt:UL