SOPD Perlu Melibatkan Dewan

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 23 Januari 2019 07:40, Dibaca 69 kali.

MMCKalteng –  Anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Syahrudin Durasid mengatakan, program pemerintah yang akan, ataupun sudah dijalankan perlu disosialisasi.

Namun, kegiatan ini tak hanya dilakukan pemerintah, melainkan wakil rakyat juga perlu terlibat. Apalagi, saat pelaksanaan program yang telah disusun.

(Baca Juga : DPRD Langsung Pantau Evakuasi Korban Laka Air di Sabangau)

“Keterlibatan tersebut bukan tanpa alasan, karena akan mempermudah peran DPRD dalam hal ini pengawasan. Tentu saja dengan keterlebitan tersebut, DPRD bisa memantau sejauh mana perkembangan program yang dilaksanakan. Jangan berjalan sendiri, sehingga DPRD kurang mengetahui secara langsung apakah program yang disusun sudah terlaksana sesuai target atau justru bermasalah,” kata politisi PAN ini, belum lama ini.

Ia mengharapkan, jika DPRD Kalteng dilibatkan dalam hal sosialisasi ataupun pengawasan tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait, tidak perlu memikirikan soal anggaran. Hal ini dikarenakan, untuk melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD sudah memiliki anggaran tersendiri.

Misalnya, kata Sayhrudin, langkah yang telah dilakukan Dinas Kehutanan Kalteng. Di mana SOPD itu telah sering bersinergi dan melibatkan Komisi B DPRD Kalteng dalam mensosialisasikan dan pelaksanaan program. DPRD Kalteng sudah punya anggaran sendiri, sehingga tidak perlu  menitikberatkan biaya selama perjalanan kepada eksekutif atau SOPD terkait.

Politisi PAN ini menambahkan, sangat menyambut baik apabila ada SOPD yang konsisten melibatkan DPRD dalam mensosialisasikan ataupun saat melaksanakan program. Keuntungan lain yang didapat dari keterlibatan tersebut, dapat mencegah adanya ketidaksinkronan apabila DPRD memberikan komentar terkait jalannya program Pemerintah. Tidak semua anggota DPRD Kalteng mengetahui secara detil program-program Pemerintah. Jadi, keterlibatan mensosialisasikan itu juga menyamakan pernyataan ketika disampaikan ke masyarakat.