DPRD Kalteng Gelar Rapat Kerja Terkait Usulan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Kontribusi dari Administrator, 10 Oktober 2017 14:47, Dibaca 3,625 kali.


DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Kerja Komisi B dan D DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang menindak lanjuti Surat Gubernur Kalteng perihal Konsultasi Usulan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Kalimantan Tengah,(10/10/2017)bertempat di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Nampak hadir beberapa Kepala Dinas instansi terkait mengikuti jalannya acara tersebut.

Mangacu pada Undang Undang No. 4 tahun 2009  pasal 21 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara yaitu Wilayah Pertambangan Rakyat ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPRD dan sesuai Peraturan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah bahwa wilayah untuk WPR maximal 25 Hektar per wilayah, sedangkan total WPR yang diajukan kurang lebih 130.000 Hektar dan 241 blok. Total yang diajukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga perlu adanya kajian ulang (rkh)

(Baca Juga : Katma : Pemprov Akan Cari Solusi)

Administrator

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
DPRD
DPRD
DPRD
Berita Terbaru
Radio Corner
Mari Jaga Lingkungan Kita.

Facebook