Wakil Ketua DPRD Kalteng Kaji Banding ke DLH Banten

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 21 April 2021 08:23, Dibaca 185 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Faridawaty Darland Atjeh melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banten. Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka menambah informasi terkait dengan rencana Kalteng menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menyampaikan, Kalteng saat ini DPRD sedang menyusun serta membahas raperda tentang Pengelolaan DAS. Untuk memperkaya informasi, dan mendapatkan berbagai masukan dari banyak pihak tentunya sangat diperlukan dalam upaya menajamkan isi raperda.

(Baca Juga : KPU Audiensi ke DPRD)

Provinsi Banten dipilih untuk tempat menggali informasi, sebab provinsi tersebut sudah melaksanakan pengelolaan terkait dengan DAS. “Raperda tentang Pengelolaan DAS sedang dalam proses penyusunan. Tujuan dari raperda ini ketika sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) adalah untuk menjadikan dan meningkatkan indeks hidup agar lebih berkualitas, dan pelestarian setiap wilayah pada setiap DAS di Kalteng,” kata Faridawaty saat menyampaikan hasil kunjungan kerja ke Banten di Palangka Raya, Selasa (20/4/2021).

Dikatakan, di Banten dia diterima secara langsung Kepala DLH Banten dan jajarannya. Dalam pertemuan diungkapkan, Banten sudah ada regulasi terkait pengelolaan DAS, salah satunya terkait pengelolaan DAS Cidanau. Dalam paparan yang disampaikan dalam Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC), DAS Cidanau merupakan menara air bagi Banten.

DAS Cidanau, meliputi 18 aliran sungai yang mengaliri perusahaan atau pabrik yang ada di Cilegon. Ini merupakan satu-satunya danau yang berada di pegunungan berupa rawa danau dan menjadi sumber air baku.

Dari hasil kunjungan yang dilaksanakan, diungkapkan juga beberapa persoalan yang dihadapi oleh Pemprov Banten, diantaranya masalah persoalan limbah. “Pertama limbah masyarakat atau rumah tangga dan kedua limbah silika atau limbah pertanian dari proses membakar lahan sawah setelah panen. Kedua permasalahan itu masih ditambah lagi dengan masalah lain yang dihadapi DAS Cidanau,” ungkap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini.

Kemudian, masalah kemiskinan, tingginya tingkat run off, erosi dan sedimen, perambahan cagar alam rawa danau, dan ancaman terhadap supply air, serta ancaman global warming. Forum DAS menyebutkan kehadiran perda ini sangat penting untuk pembangunan ekonomi, jika DAS tidak terjaga maka ekonomi akan rusak.

Apalagi jika rusaknya ekosistem air akibat penambangan yang tidak terkendali, penggunaan merkuri dan lain-lain. Kehadiran perda ini di Kalteng bisa memberi dampak yang bagus, bagi terpeliharanya lingkungan DAS termasuk memberi manfaat ekonomis bagi masyarakat di sekitarnya termasuk untuk provinsi secara umum. (Rovie / Foto: Rovie)

Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook