DPRD dan Pemprov Sepakat Bahas Raperda PPMHAD

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 02 Februari 2021 08:13, Dibaca 235 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat Paripurna Ke-4 masa persidangan I tahun sidang 2021 dengan agenda tanggapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalteng atas pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kalteng. Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalteng H Abdul Razak didampingi Wakil Ketua II H Jimmy Carter serta dihadiri Wakil Gubernur Habib Ismail bin Yahya. Dijelaskan raperda inisiatif DPRD Kalteng yang menjadi topik dalam rapat Paripurna itu tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak (PPMHAD) di Bumi Tambun Bungai.

“Untuk agenda rapat Paripurna hari ini kita akan mendengarkan tanggapan Bapemperda tentang pendapat Gubernur terhadap raperda Inisiatif DPRD Kalteng tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak,” kata Wakil Ketua I DPRD Kalteng H Abdul Razak saat memimpin rapat Paripurna kemarin, Senin (1/2/2021).

(Baca Juga : Tingkatkan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Pelosok)

Selain raperda PPMHAD, sambungnya, agenda lain yang dilaksanakan dalam rapat Paripurna itu juga disampaikan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Kalteng terhadap raperda yang diajukan. Kedua raperda tersebut masing-masing tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Perubahan atas Perda Kalteng nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

“Kita juga akan mendengarkan jawaban Gubernur atas dua raperda yang diajukan ke DPRD,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Bapemperda DPRD Kalteng H Maruadi mengungkapkan bahwa raperda PPMHAD merupakan solusi terhadap semua permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga respon positif yang diberikan Pemprov Kalteng atas kehadiran raperda PPMHAD sangat disambut baik oleh DPRD Kalteng.

“Raperda PPMHAD hadir untuk menjawab kebutuhan hukum di masyarakat serta menjawab segala permasalahan yang ada dengan implementasi tepat sasaran. Oleh karena itu kita sangat menyambut baik respon dari Pemprov yang sejalan dengan pemikiran DPRD Kalteng,” terangnya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga berharap, ke depannya raperda PPMHAD dapat menjadi acuan maupun pengaturan dari perspektif hukum adat yang mampu sejalan dengan hukum negara yang bersifat pro kepada masyarakat Adat Dayak.

“Hadirnya raperda PPMHAD akan menjamin masyarakat adat melalui payung hukum. Sehingga raperda ini dapat menjadi acuan maupun pengaturan dari perspektif hukum adat yang sejalan dengan hukum negara yang bersifat pro kepada masyarakat adat Dayak,” pungkasnya. (Rovie / Foto: Rovie)

Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook