Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Darurat Bencana Karhutla di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Kontribusi dari BPBPK PROV KALTENG, 09 September 2020 14:56, Dibaca 288 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Di tengah pandemi Covid-19, tahun ini Kalimantan Tengah juga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi terjadi setiap tahun seiring dengan dimulainya musim kemarau. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya Antisipasi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 28 September 2020.

Selanjutnya, berdasarkan data yang ada di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka posisi Komandan Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan berada pada Gubernur dan Bupati/Walikota dan posisi Wakil Komandan Satgas yaitu pada Danrem dan Kapolda pada tingkat Provinsi serta Dandim dan Kapolres pada tingkat Kabupaten/Kota.

(Baca Juga : Cegah Covid-19, Warga Lakukan Penyemprotan Disinfektan Secara Mandiri)


Pada Acara Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Darurat Bencana Karhutla di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dihadiri oleh Komandan Resort Militer 102/Panju Panjung, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Up. Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Komandan Pangkalan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun, LO Satgas Udara BNPB, LO Satgas Darat BNPB, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan, Kepala Pelaksana BPBD 14 Kab/Kota se-Kalimantan Tengah, Komandan Kodim (Dandim) 14 Kab/Kota se-Kalimantan Tengah dan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) 14 Kab/Kota se-Kalimantan Tengah.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Ex-Officio Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan H. Nurul Edy mengatakan, “Dengan terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Darurat Bencana Karhutla di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ini diharapkan sinergitas penanganan darurat di Kabupaten/Kota akan semakin baik dengan komitmen kita semua sama yaitu Mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap Tahun 2020. Hal itu bisa tercapai jika komando dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota semakin baik,” ucapnya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Darurat Bencana Karhutla di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Aula Pertemuan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (9/9/2020).

“Berdasarkan pengalaman kita hadapi selama ini, satu kata kunci sukses dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yaitu adanya pos-pos lapangan pada daerah-daerah rawan kebakaran hutan atau sering terjadi kebakaran hutan yang bertugas setiap hari melakukan patroli pemantauan, sosialisasi kepada warga masyarakat dan pemadaman/pencegahan dini terhadap kebakaran hutan dan lahan. Pos-pos lapangan ini mensinergikan seluruh potensi sumber daya yang ada di tingkat lapangan, baik itu dari unsur TNI, unsur Kepolisian, unsur BPBD, unsur Pemerintah Desa, unsur Masyarakat, dan potensi lainnya di desa. Dengan semakin banyaknya pos-pos lapangan yang diaktifkan kegiatan patroli dan sosialisasi akan semakin masif dan merata dilaksanakan, dan jika ada kejadian kebakaran maka akan semakin cepat ditangani. Meskipun demikian, dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang hampir 1,5 kali luas pulau Jawa, dengan luas gambut sekitar 3 juta hektar, dimana sebagian masih sulit diakses dengan cepat baik jalur darat maupun sungai, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengajukan permohonan dan didukung oleh BNPB sebanyak 9 helikopter water bombing dan 2 helikopter patroli. Harapan kita, dengan sinergisitas seluruh kekuatan darat dan udara, maka penanganan kebakaran hutan dan lahan akan semakin cepat sehingga bencana kebakaran hutan dan lahan dapat kita cegah,” tutupnya pada akhir sambutan.


Sementara itu, dalam acara yang sama H. Darliansjah selaku Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus Wakil Komandan Pos Komando Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana (Satgas PDB) Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 juga menyampaikan, “Di tengah menghadapi ancaman Karhutla, kita dihadapkan pula dengan wabah pandemi Covid-19, akan tetapi dengan adanya berkolaborasi antar pemerintah daerah, akibat yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19 bisa ditekan sekecil mungkin dan kejadian Karhutla juga ditekan sekecil mungkin, agar pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan normal di tengah new normal ini, serta wajib melaksanakan 4M tentunya, Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan. Dalam rapat yang kita laksanakan ini protokol kesehatan Covid-19 tetap dipatuhi agar rapat yang dilaksanakan dapat berjalan aman serta lebih efektif,” ucapnya.

Pada sesi akhir acara Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Darurat Bencana Karhutla di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kab/Kota mengaktivasi Pos Komando PDB Karhutla didukung Pos Lapangan di tingkat Kelurahan/Desa yang Rawan Karhutla atau sering terjadi karhutla.

2. Pemerintah Kab/Kota meningkatkan Keterlibatan atau sinergitas semua potensi kekuatan yang ada di tingkat Kelurahan/Desa, dari unsur TNI, Polri, Perangkat Desa, KPH, Manggala Agni, Tokoh Masyarakat, Lembaga Usaha, dan potensi lainnya dalam penanganan Karhutla.

3. Pemerintah Kab/Kota meningkatkan Kegiatan Sosialisasi, Edukasi, Patroli, Pemadaman dini dan upaya-upaya lainnya sehingga kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah atau kalau ada kejadian sedini mungkin dipadamkan sehingga tidak menjadi kebakaran yang besar.

4. Pemerintah Kab/Kota melaporkan Penanganan Karhutla ke pemerintah provinsi dan instansi terkait serta Diseminasi Informasi kepada Publik.

(Pky.9/9/2020 DewiS Foto/Data:PusdalopsPBKalteng)

BPBPK PROV KALTENG

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner
Kalteng Bicara Baik.
Mari Jaga Lingkungan Kita.

Facebook