Wujudkan Wilayah WBK/WBBM Kanwil Kemenkumham Kalteng Sharing Pelayanan Publik Yang Baik Ke Ombudsman RI Perwakilan Kalteng

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 31 Mei 2018 15:24, Dibaca 658 kali.


Palangka Raya – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang dipimping langsung oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Hajrianor (Kadiv Administrasi) didampingi para pejabat Administrator dan Pengawas dari Kantor Wilayah serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Se-Kota Palangka Raya dan Kepala Kantor Imigrasi Sampit, hari ini Kamis (31/05) hari ini berkunjung ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang beralamatkan dijalan H. Ikap Palangka Raya dalam rangka melakukan sharing dan konsultasi terkait persiapan-persiapan menuju UPT yang termasuk dalam Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Tiba di lokasi, rombongan dari Kantor Wilayah disambut langsung Ketua Ombudsman RI Perwakilan Kalteng Thoeseng T Asang beserta para komisionernya yang langsung mempersilakan memasuki ruangan yang telah dipersiapkan untuk kegiatan yang terletak dilantai dua dari gedung yang besebelahan dengan Gedung Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalteng ini.

(Baca Juga : Meriahkan HUT Kotawaringin Barat Lapas Pangkalan Bun Kenakan Pakaian Adat)

Plh. Kepala Kantor Wilayah Hajrianor yang memberikan sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pihak Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang telah bersedia memberikan waktunya kepada kami untuk melakukan sharing terkait kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang meminta seluruh jajarannya untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis yang ada di daerah agar masuk dalam Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Menurutnya, kegiatan ini selain sebagai kegiatan bertukar pendapat serta diskusi juga sebagai langkah meminta masukan terkait kegiatan pelayanan publik yang ada di Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng baik itu pelayanan publik yang ada di Lapas, LPKA, LPP, Rutan, Bapas, Rupbasan maupun Imigrasi. Karena sebagai institusi pengawasan publik, Ombudsman diharapkan akan banyak membantu terutama dalam memberikan masukan-masukannya agar tujuan apa yang kita dan masyarakat harapkan bisa tercapai dengan baik.

Thoeseng T Asang, Ketua Ombudsmas RI Perwakilan Kalimantan Tengah menyambut baik pihak Kemenkumham Kalteng yang telah berinisiatif datang ke maskasnya dalam rangka sharing terkait kegiatan pelayanan publik yang ada sebagai wacana dalam pembangunan ZI WBK/WBBM.     

Dalam paparan yang disampaikannya, mengangkat judul yaitu Pelayanan Publik yang Buruk muara terjadinya Maladministrasi, Pungli dan Korupsi. Dikatakannya penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk disebabkan beberapa hal diantaranya adalah pada saat rekrutmen pegawai tidak sesuai kompetensi (KKN); tidak profesional; tidak disiplin; tidak paham tata kelola organisasi; tidak bisa bekerjasama dengan bawahan/atasan; tidak patuh/pengabaikan regulasi, melaksanakan tugas dengan kebijakan sendiri; keterbatasan SDM; keterbatasan anggaran (relatif); kurang kreatif.

Menurutnya karena penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk tersebut maka maladministrasi, pungli dan KKN pasti akan terjadi oleh karena itu diharapkan pihak Kanwil Kemenkumham Kalteng beserta jajarannya dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan publik haruslah terstruktur (paham terhadap job descriptionnya, bertanggung jawab terhadap tugasnya serta melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar); Masiv (mampu mengimplementasikan dan mengkoordinasikan tugas dari Pimpinan kesemua level); Terukur (menerapkan manajemen tata kelola pemerintahan yang baik, transfaran, akuntabel, bersih dan bekerja berdasarkan SOP dan regulasi).  

Menyikapi paparan yang disampaikan, Hajrianor mengajak kepada seluruh UPT di Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng agar melakukan inovasi-inovasi yang mampu membawa perubahan yang lebih baik terutama dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat. Mari kita tunjukan semangat dan karya kita dalam berkinerja, terbatasnya anggaran bukan menjadi halangan akan tetapi harus kita tunjukan bahwa kita bisa menjadi UPT yang masuk dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM, ucap Plh. Kepala Kantor Wilayah ini. (Red-dok. Pirhan Humas Kalteng.Mei. 2018).  

Humas Kemenkumham Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook