Rapur Keempat, DPRD Kalteng Sampaikan Hasil Terhadap Dua Rancangan Perda Inisiatif

Kontribusi dari Widia Natalia, 27 Januari 2020 15:50, Dibaca 328 kali.


MMCKalteng – Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna Ke - 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, menyampaikan Pidato Pengantar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA), DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Dua Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kalteng H. Abdul Razak, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (27/01/2020).

(Baca Juga : Legislator Muda Kalteng Ikut Demo di Jakarta )

Rapur dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.


Gubernur Kalteng dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya  mengatakan “Berdasarkan pandangan dan pendapat kami, maka dengan demikian kami menyatakan menerima Rancangan Kedua Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing yaitu pembentukan Peraturan daerah Provinsi Kalteng dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana”. Dengan adanya hal tersebut maka rancangan kedua Perda yang berasal dari DPRD Kalteng diterima untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Kalteng.

Wakil Gubernur Kalteng juga menyampaikan masukan dan saran, apabila di dalam rancangan Perda tentang Pembentukan Perda Provinsi Kalimantan Tengah, yang diajukan DPRD dan Gubernur berisi muatan materi yang sama, alangkah baiknya masuk dalam kebijakan tata cara pembentukan PROPEMPERDA sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan dalam penyusunan Raperda.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan Perda yaitu mengenai tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu dipertegas antara kewenangan Pemerintah Provinsi  dan Pemerintah Daerah maupun Kota. Serta mengenai pendanaan penanggulangan bencana, untuk mendukung penyelenggaraan penangulangan bencana, alokasi anggaran harus memadai, terutama mengenai dana kontijensi, dana siap pakai dan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang dialokasikan dan perlu dipertegas dalam pasal-pasal Raperda, tambahnya. (WN/Foto:Asep)

 

 

 

Widia Natalia

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook