Tim LAN Lakukan Evaluasi Pelayanan Publik DPMPTSP Kapuas

Kontribusi dari Gusti Mahfuz, 16 Agustus 2019 08:34, Dibaca 1,125 kali.

MMCKalteng - Kapuas - Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian melalui Tim Evaluator Pelayanan Publik dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan penilaian kinerja Penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas, Rabu siang (14/08/2018).

Kedatangan tim evaluator dari LAN disambut baik oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Kapuas Drs Septedy, M.Si  bersama jajarannya, penilaian dari tim LAN dilakukan melalui observasi dan pemeriksaan langsung pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan perizinan DPMPTSP Kabupaten Kapuas.

(Baca Juga : DPMD Murung Raya Terjun Lapangan Cek Penggunaan Dana Desa)

Kepala DPMPTSP disela penilaian menyampaikan bahwa dari segi sarana dan prasarana masih kurang dan perlu banyak perbaikan lagi. "Kami mengakui dari segi pelayanan kami sudah semaksimal mungkin tapi dari segi sarana dan prasarana masih ada kekurangan dikarenakan keterbatasan anggaran dan nantinya hasil penilaian ini akan kami jadikan dasar dalam usul penganggaran di tahun depan," katanya.

Dia juga mengharapkan Tim Anggaran dapat mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik pada DPMPTSP agar nantinya DPMPTSP dapat memenuhi standart pelayanan publik sesuai anjuran KemenPANRB.

Indikator evaluasi yang dinilai pada DPMPTSP Kabupaten Kapuas diantaranya adalah kebijakan pelayanan publik, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, mekanisme konsultasi dan pengaduan dan inovasi pelayanan publik.

Dua orang evaluator dari LAN yaitu Reza Ghufron Akmara, S.IP dan Budi Fernando Tumanggor, SS, MBA di dampingi Kasubag Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Nerylia Paulina, S.STP, MAP.

Tanggapan dari tim evaluator dari segi penyelenggaraan DPMPTSP sudah baik namun ada beberapa sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan seperti toilet difabel, toilet terpisah, ruang pengaduan dan monitor informasi tentang perizinan. Hasil penilaian tim evaluator langsung dibuat Berita Acara untuk selanjutnya diserahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (dpmptsp/hmskmf)