Kanwil Kalteng ikuti Rakor Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Polda Jatim

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 08 Agustus 2019 08:48, Dibaca 252 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - (07/08/19) Bertempat di ruang rapat Polisi Daerah (Polda) Jawa Timur, Kementerian Hukum dan Ham mengikuti Rapat koordinasi, monitoring, dan pengendalian pemerintah daerah dalam rencana aksi nasional  (RAN) pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) wilayah Indonesia tengah yang dipimpin oleh Deputi Bidkoor Kamtibmas yg disampaikan oleh Sesdep V/KamtibmasKemenko Polhukam, dengan Narasumber dari BNN, Kemdagri, Kejagung dan Bareskrim Polri. Perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Tengah  yaitu Plt. Kepala Kantor Wilayah (Bambang Iriana Djajaatmaja), Kepala Divisi Administrasi (Sucipto), dan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Hanibal).

Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, dengan wilayah terbentang dari sabang sampai dengan merauke. Hal ini membuat indonesia memiliki tantangan yang tidak mudah sebagai negara besar dan maju. salah satu tantangan yang dihadapi adalah permasalahan kejahatan narkotika. Indonesia ditengah-tengah perang melawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. karena apabila tidak ditangani secara bersama-sama oleh semua elemen masyarakat maka akan mengancam eksitensi bangsa yang berdampak pada rusaknya tatanan sosial serta mengancam kondisi ketahanan nasional suatu negara.

(Baca Juga : Kakanwil Beserta Kepala Divisi Yankum dan JFT Perancang Ikuti Post Test Pelatihan Penguatan Pengharmonisasian Raperda Metode E-Learning)


Penanggulangan permasalahan narkotika harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Penanggulangan tersebut dapat dilakukan secara seimbang melalui pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan, sosial, serta pendidikan, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di indonesia dapat terlaksana dengan baik.


Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah daerah diminta Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) & membentuk Tim Terpadu Fasilitasi P4GN & PN, yakni Tim Terpadu Tingkat Provinsi; Tim Terpadu Tingkat Kabupaten/Kota; dan Tim Terpadu Tingkat Kecamatan yang bertugas menyusun rencana aksi daerah dan dilaksanakan setiap tahun. Rencana aksi daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Selain mengeluarkan inpres no. 6 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri no.12/2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika yang ditujukan kepada gubernur, walikota, dan bupati sebagai pengganti dari permendagri nomor 21 tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika. Permendagri tersebut dibuat untuk lebih mengotimalkan peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkobadi wilayahnya masing-masing.

Dalam kegiatan rapat ini pemerintah dengan serius mengumpulkan perwakilan dari pimpinan lembaga Negara seperti, Kapolda Jawa Timur, Sekda Provinsi Jawa Timur, Kasdam V/Brawijaya, Kepala BNNP, Perwakilan Pemerintah Provinsi, Direktur Tindak Pidana Narkoba Polda, Aspidum Kajati, termasuk juga para kakanwil Kemenkumham. Dengan harapan agar diperoleh masukan-masukan dari para nara sumber dan peserta diskusi mengenai kebijakan dan strategi efektif dalam upaya pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah indonesia tengah. (Red-dok, Humas Kalteng, Aug ’19)

Humas Kemenkumham Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook