Sekilas Info
Kontribusi dari Ari Purna Prahara, 26 Juli 2019 09:33, Dibaca 16 kali.
Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) diselenggarakan di gedung Balai Antang, Muara Teweh, Jumat (26/07/2019).
Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) diselenggarakan di gedung Balai Antang, Muara Teweh, Jumat (26/07/2019).
MMCKalteng - Barito Utara - Bupati Barito Utara H. Nadalsyah membuka secara resmi Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) diselenggarakan di gedung Balai Antang, Muara Teweh, Jumat (26/07/2019).
"Selaku pimpinan daerah, saya menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini untuk berdiskusi, sharing informasi dan menyamakan persepsi guna memperluas wawasan untuk memberikan layanan informasi publik yang baik, transparan dan bertanggung jawab," ucap H. Nadalsyah.
(Baca Juga : Pj. Sekda Kalteng Hadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila)
Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) diselenggarakan di gedung Balai Antang, Muara Teweh, Jumat (26/07/2019).
Bupati Barito Utara ini menyampaikan bahwa dalam era transparansi saat ini, peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) menjadi strategis dan mutlak. Terutama untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang mudah.
Turut hadir Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra, Sekretaris Daerah Barito Utara, Kepala Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Herson B, Aden, M.Si, Kepala Dinas Diskominfo Barito Utara M. Iman Topik, perwakilan OPD se-Barito Utara serta tamu undangan.
Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) diselenggarakan di gedung Balai Antang, Muara Teweh, Jumat (26/07/2019).
Kadis Kominfo Prov. Kalteng menyampaikan bahwa dengan dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.
"Hal ini tentu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka sebagai upaya strategis mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dan terciptanya kepemerintahan yang baik," ucap Herson.
Narasumber kegiatan berasal dari pusat penerangan sekretariat jenderal kementerian dalam negeri Dr. Handayani Ningrum, S.E, M.Si, Badan cyber dan keamanan negara Imam Resti Muhtahar, S. ST serta dari Balai Sertifikasi Elektronik Yogi Nur Hakim, S. Tr. Tp. (yds/foto:asf)
