Rakor Inflasi Bersama Mendagri, Yuas Elko Soroti Harga Pangan dan Kemandirian Kalteng

Kontribusi dari Ika Alqinaya, 14 September 2026 12:24, Dibaca 132 kali.

MMCKalteng – Palangka Raya – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Yuas Elko mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (14/9/2026).

Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi daerah ke depan tidak hanya berfokus pada stabilitas harga, tetapi juga diarahkan untuk mengawal pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota.

(Baca Juga : Sekda Nuryakin Hadiri Acara Ramah Tamah Seminar Nasional APTA Tahun 2023)

“Pada pagi hari ini kita juga mulai membahas ini, mungkin sebulan sekali, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Ini rapat kita mungkin yang pertama spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, dan kita akan betul-betul kawal bersama-sama,” ujar Tito.

Tito menjelaskan, perluasan fokus pembahasan tersebut dilakukan karena pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas dan menghindarkan Indonesia dari jebakan kelas menengah (middle income trap).

Selain membahas pertumbuhan ekonomi, Mendagri juga mengarahkan pemerintah kabupaten/kota untuk segera menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Ruang Bersama Indonesia (RBI) dan memasukkannya dalam program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat pemberdayaan perempuan melalui program RBI yang dikoordinasikan oleh bupati/wali kota bersama camat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Sementara itu, Yuas Elko menyampaikan bahwa kondisi inflasi Kalimantan Tengah masih perlu mendapat perhatian karena berada pada peringkat ketiga secara nasional. Namun, berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), posisi Kalteng berada di peringkat ke-11 secara nasional dengan angka 0,9 persen.

“Walaupun secara tahunan kita berada di ranking tiga, dari data IPH kita berada di nomor sebelas. Artinya, kabupaten/kota di Kalteng tidak terlalu masuk dalam sorotan kenaikan harga secara ekstrem. Ini yang kita syukuri,” ujar Yuas Elko.

Menurut Yuas, sejumlah komoditas tetap perlu menjadi perhatian, khususnya beras premium, ikan, bawang putih, dan minyak goreng yang mengalami kenaikan harga di pasar eceran. Sementara itu, harga daging ayam ras dan telur ayam relatif stabil.

Yuas juga meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat langkah antisipasi terhadap kebutuhan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), termasuk memastikan ketersediaan daging ayam ras dan telur ayam. Kebutuhan tersebut diperkirakan meningkat, termasuk untuk mendukung kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Menjelang Nataru, kebutuhan daging ayam ras dan telur ayam tentu meningkat. Apalagi ada kebutuhan untuk SPPG. Ini perlu kita antisipasi, termasuk bagaimana distribusi dari peternak maupun korporasi peternakan yang ada di Kalteng,” jelasnya.

Selain komoditas ayam dan telur, Yuas menyoroti kenaikan harga ikan, termasuk ikan lokal seperti haruan dan tapah. Ia mendorong pengembangan budidaya ikan sebagai salah satu upaya memperkuat kemandirian pangan daerah.

“Untuk ikan lokal seperti haruan dan tapah juga mengalami kenaikan. Mungkin perlu ada program budidaya ikan, karena beberapa jenis ikan lokal sebenarnya bisa dibudidayakan. Ini menjadi PR kita untuk meningkatkan kemandirian pangan di Kalteng,” katanya.

Menurutnya, penguatan produksi pangan lokal juga perlu dilakukan pada sektor peternakan ayam. Potensi tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

“Apakah kita kurang bisa memberdayakan potensi yang ada? Ini juga menjadi PR kita. Kemandirian pangan harus terus kita upayakan di Kalteng,” tambahnya.

Untuk komoditas beras, Yuas menyebut kenaikan harga di tingkat nasional perlu menjadi perhatian karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rakor, stok beras di Kalteng tercatat sebanyak 16.004 ton dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Desember 2026.

“Stok kita 16.004 ton dan cukup sampai Desember. Setelah itu kita harapkan ada produksi lagi untuk memenuhi kebutuhan beberapa bulan berikutnya,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kelancaran distribusi bahan pangan, khususnya ke wilayah pedalaman yang menghadapi tantangan distribusi akibat kondisi kemarau.

Rakor tersebut turut diikuti perwakilan Forkopimda Kalteng, instansi vertikal, serta perangkat daerah terkait. Yuas Elko berharap hasil rakor dapat segera ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi, pemantauan harga dan stok komoditas, serta peningkatan produksi pangan lokal di Kalimantan Tengah. (IAQ/Foto: Rzd)