Bupati Barito Utara Kerahkan Damkar, BPBD, dan Satpol PP Atasi Gangguan Pasokan Air Bersih

Kontribusi dari Diskominfo Barito Utara, 18 Agustus 2026 10:30, Dibaca 242 kali.

MMCKalteng - Muara Teweh - Sebagai bentuk respons cepat terhadap kendala pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, menginstruksikan jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk turun tangan membantu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Barito Utara, Selasa (18/8/2026).

Instruksi ini dikeluarkan guna mempercepat penanganan gangguan pelayanan pasokan air bersih yang tengah dialami masyarakat. Seluruh unsur terkait diminta untuk segera berkoordinasi secara intensif dan bergerak bersama di lapangan, khususnya dalam mendistribusikan air bersih bantuan kepada warga di wilayah yang terdampak.

(Baca Juga : H. Nadalsyah Sambut Gembira PSMTW Yang Juarai Liga 3)

Terkait langkah taktis ini, Bupati Barito Utara  memberikan arahan tegas mengenai pentingnya aksi cepat tanggap dari seluruh elemen pemerintahan daerah.

"Saya menginstruksikan secara tegas kepada jajaran Damkar, BPBD, dan Satpol PP untuk segera mengerahkan armada dan turun ke lapangan membantu pendistribusian bersama PDAM. Jangan biarkan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih terlalu lama. Kecepatan penanganan dan kolaborasi lintas sektoral adalah kunci utama kita dalam melayani warga saat ini," tegas Bupati.

Sejalan dengan instruksi tersebut, Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, turut memberikan tambahan amanat guna memastikan kelancaran teknis di lapangan.

"Sinergi antarperangkat daerah ini harus dieksekusi dengan terukur dan maksimal. Saya meminta agar seluruh armada tangki air dipastikan bergerak menyisir permukiman terdampak secara merata, agar kehadiran dan solusi dari pemerintah daerah benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas," tambah Wakil Bupati.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali menegaskan bahwa pelayanan publik selalu menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, setiap persoalan yang berdampak langsung terhadap hajat hidup masyarakat wajib ditangani secara terpadu, terarah, cepat, dan tepat sasaran. (Ummi/Grescela - Dok : Haspi/Hendra_Diskominfosandi2026)/Edt:UL