Sekilas Info
Kontribusi dari Dewi Rosmeity , 05 Januari 2026 21:54, Dibaca 432 kali.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa ketersediaan stok beras di daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh berada dalam kondisi aman
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa ketersediaan stok beras di daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh berada dalam kondisi aman
MMCKalteng - Aceh Tamiang - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan ketersediaan stok beras bagi daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dalam kondisi aman hingga enam bulan ke depan. Kepastian tersebut diperoleh setelah Mendagri mengonfirmasi langsung kepada Perum Bulog.
Hal itu disampaikan Mendagri kepada awak media usai Apel Pembukaan Tim Satuan Tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka Percepatan Aktivasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pascabencana Aceh, yang digelar di Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Senin (5/1/2026).
(Baca Juga : Menkomdigi: Pidato Presiden di PBB, Sikap Berani Indonesia di Panggung Dunia)
Mendagri menjelaskan, di sejumlah wilayah Aceh, ketersediaan stok beras bahkan mampu mencukupi kebutuhan lebih dari enam bulan. Ia mencontohkan gudang Bulog di Lhokseumawe yang melayani wilayah Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara.
“Saya sendiri pernah mengecek langsung ke gudang Bulog di Lhokseumawe. Di sana tersedia sekitar 28 ribu ton beras, bahkan cukup untuk sembilan bulan,” tuturnya.
Meski demikian, Mendagri menyoroti tantangan utama yang dihadapi saat ini, yakni pendistribusian beras ke wilayah-wilayah terdampak bencana, khususnya daerah yang aksesnya masih terbatas. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.
Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pemulihan sektor pertanian di daerah terdampak, termasuk di Aceh. Hal ini sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
“Pak Menteri Pertanian sudah menyiapkan program untuk menghidupkan kembali lahan-lahan sawah yang ada agar kembali normal, bahkan bisa dioptimalkan,” tutur Mendagri.
Mendagri juga menyinggung penyaluran bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana. Ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan data warga terdampak sebagai dasar penyaluran bantuan.
Ia mengatakan, pemerintah telah menyiapkan bantuan sesuai tingkat kerusakan rumah. Untuk rumah rusak ringan disediakan bantuan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sedangkan rumah rusak berat atau hilang akan diganti dengan hunian tetap (huntap). Selama proses pembangunan huntap, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Ia mengimbau kepala daerah agar memanfaatkan peran kepala desa atau keuchik dalam proses pendataan agar dapat berlangsung cepat. Menurutnya, kepala desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi warganya, termasuk mereka yang terdampak bencana dan mengalami kerusakan rumah.
“Saya mohon dengan segala hormat, kalau ingin cepat, tolonglah bereskan datanya ini. Dan kita buat simpel,” tandasnya. (Dw/Sumber Foto:Puspen Kemendagri)
