Sekilas Info
Kontribusi dari Iin Carolina, 07 Maret 2019 21:06, Dibaca 15 kali.
MMCKalteng - Palangka Raya – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto mengatakan, untuk mengatasi permasalahan dari tata kelola sistem drainase di kota Palangka Raya, maka salah satunya adalah dengan membentuk dan memperkuat komitmen bersama dari lintas instansi di pemerintah daerah.
“Perlu komitmen antar lintas sektor di pemerintah daerah. Hal inilah yang tidak dimiliki, terutama belum adanya koordinasi dan aturan dari pemerintah daerah,” kata Sigit, Kamis (7/3/2019). Menurutnya, koordinasi yang kerap dikesampingkan tersebut, membuat arah penataan drainase menjadi tidak baik. Sehingga wajar masyarakat selalu mengeluhkan akan hal tersebut.
(Baca Juga : Tahun 2020 Program Pembangunan Harus Lebih Baik)
Misalnya, ujar Sigit, pemerintah dalam memberikan perizinan IMB bagi masyarakat atau bagi pihak pengusaha dan developer perumahan, seharusnya memperhatikan prasyarat khusus, salah satunya kewajiban untuk menyediakan atau menjaga fungsi utama drainase.
Selain itu, syarat formil pengajuan perizinan haruslah disertai dengan rencana penataan drainase dan sampah lingkungan harus ditekankan.
“Jika tidak bisa memenuhi syarat, harus dicoret dan jangan diberi izin pembangunan. Komitmen dan ketegasan seperti ini yang harus dibangun pemerintah dari sekarang,”tegas Sigit.
Dalam bagian lain lanjut Sigit, pihaknya melalui fraksi dewan telah mengusulkan dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengelolaan drainase perkotaan, untuk menggunakan sistem box culvert. Di mana menurutnya, box culvert secara teknis akan lebih baik dalam tata kelola serta mengalirkan air.
“Box culvert kata dia lebih kedap terhadap masuknya air tanah atau eksfiltrasi. Jadi mau ditutup atasnya atau dibuat lubang pembersihan dan ada sampahnya pun tak akan mudah tersumbat maupun terjadi pendangkalan.
“Jika sistem ini diterapkan, seperti halnya Kota Surabaya, maka saya yakin masalah daruratnya sistem drainase kita akan teratasi,” pungkasnya.(MC. Isen Mulang)
