Sekilas Info
Kontribusi dari Martiana Winarsih, 15 November 2018 11:13, Dibaca 395 kali.
MMCKalteng - Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pemgabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Raya menyelenggarakan Seminar Akhir Kajian Kriteria Kemiskinan Rumah Tangga Di Kota Palangka Raya dan Kontribusi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PKS) Dalam Penanganan Masalah Sosial.
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Peteng Karuhai I Setda Kota Palangka Raya,Kamis (15/11/2018). Walikota Palangka Raya dalam sambutan pembukaan kegiatan ini yang di sampaikan oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Kota Palangka Raya, Ikhwansyah menyampaikan bahwa Kota Palangka Raya yang mempunyai luas wilayah 2.687 Km2, dengan kondisi wilayah yang cukup luas memberikan tantangan tersediri bagi Pemerintah Kota Palangka Raya. Untuk menghadapi permasalahan kemiskinan tentunya tidak bisa bekerja sendirian diperlukan dukungan dan sinergitas dengan pihak terkait utuk menberikan masukan, ide-ide, dan gagasan agar kebijakan di Pemerintah Daerah baik dalam bentuk program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat, lebih terfokus dan teliti, serta tepat sasaran.
(Baca Juga : BPBD Kobar Berikan Pendidikan Kebencanaan Sejak Dini Kepada Siswa SDIT Cendekia)
Tujuan dilakukan Kajian Kriteria Kemiskinan Rumah Tangga antara lain untuk menyusun kriteria kemiskinan rumah tangga di Kota Palangka Raya yang sesuai dengan kebutuhan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya dan mengidentifikasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial, khususnya pengentasan kemiskinan di Kota Palangka Raya.
Adapun hasil kajian yang disampaikan oleh Tim Peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Raya diantaranya adalah : 1). Indikator yang paling menonjol dalam kemiskinan di Kota Palangka Raya adalah kepemilikan aset dan jenis dinding rumah. Sedangkan indikator lainnya perlu dibahas secara mendalam dengan stakeholders terkait; 2). Perlu modifikasi terhadap indikator sumber penerangan, yaitu menambahkan daya listrik dan kepemilikan listrik ( sendiri atau terbagi dengan orang lain); 3). Perlu modifikasi terhadap indikator jenis bahan bakar untuk memasak dengan menambahkan bahan bakar LPG 3 Kg; 4). Penguatan peran PSKS untuk memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih sedikit, hal ini terlihat dari penyediaan penganggaran untuk penguatan PSKS masih sedikit; 5). Penyediaan sarana prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih terbatas.
Rekomendasi yang diberikan untuk Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu : 1). Perlu penyesuaian indikator kemiskinan jika akan diterapkan di Kota Palangka Raya. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pembobotan. Dimana indikator yang paling penting dalam mencirikan kemiskinan diberi bobot yang tinggi; 2). Perlu dilakukan FGD terhadap stakeholders terkait dalam penentuan bobot dari indikator pertanian yang telah dikaji; 3). Perlu peningkatan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS); dan 4). Perlu peningkatan anggaran untuk penyediaan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang masih terbatas.
