Komisi I Dorong Impelementasi Pajak Air Permukaan

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 15 Juni 2021 07:03, Dibaca 95 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengoptimalkan penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 tentang pajak air permukaan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi hukum, anggaran dan pemerintahan, Y Freddy Ering saat dibincangi di gedung dewan, Senin (14/6/2021).

Menurutnya, Perda Kalteng Nomor 7 Tahun 2010 bisa menjadi solusi dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber pajak.

(Baca Juga : DPRD Temukan Rumah Dinas Guru Memprihatinkan)

“Saat melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), kita melihat sekaligus mempelajari bagaimana pemerintah setempat mengimplementasikan pajak air bawah tanah dan pajak air permukaan sebagai salah satu sumber PAD. Mengingat potensi pajak yang dihasilkan, khususnya dari pajak air permukaan cukup besar,” ucapnya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis)  ini juga mengatakan, di Kalsel khususnya wilayah Tabalong merupakan wilayah kaya akan sumber daya alam dan cukup banyak Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di sana, sehingga penerapan pajak air permukaan bisa lebih efektif dalam menggali potensi PAD.

“Potensi PAD yang dihasilkan melalui sumber pajak air permukaan bisa dikatakan cukup besar. Hal tersebut tentunya didukung dengan kekayaan alam melimpah dan banyaknya PBS yang beroperasi di sana,” ujarnya.

Dikatakan Freddy, walaupun Kalteng sudah memiliki Perda Nomor 7 tahun 2010 tentang pajak air permukaan, namun implementasi Perda tersebut masih belum maksimal, sehingga Komisi I mendorong agar implementasi Perda Kalteng Nomor 7 Tahun 2010 bisa lebih digencarkan.

“Kita sudah punya Perda yang mengatur tentang pajak air permukaan, hanya saja implementasinya yang belum maksimal. Apabila Pemprov bisa memaksimalkan implementasi perda tersebut, bisa dipastikan bahwa daerah akan mendapat keuntungan. Apalagi hal ini didukung dengan banyaknya PBS yang beroperasi di wilayah Kalteng,” pungkasnya. (Rovie / Foto: Rovie)

Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook