Rupbasan Ikuti Webinar Sosialisasi Ekspektasi Pemangku Kepentingan Dalam Rezim Kekayaan Intelektual yang Responsif

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 09 Maret 2021 13:42, Dibaca 167 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Rupbasan kelas I Palangka Raya ikuti Webinar Sosialisasi Ekspektasi Kepentingan Dalam Rezim Kekayaan Intelektual Yang Responsif melalui Zoom meeting, Selasa (9/3/2021). Dimulai pukul 09.00 WIB, seluruh jajaran Rupbasan Kelas I Palangka Raya mengikuti kegiatan ini melalui smartphone masing-masing.

Sambutan disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Tengah Ilham Djaya, beliau berharap kegiatan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalangan masyarakat tentang Kekayaan Intelektual. Dilanjutkan pembukaan Webinar oleh Kepala Balitbang Hukum dan Ham RI Sri Puguh, beliau mengapresiasi Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah karena telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat baik dan inovatif ini, juga bisa diikuti secara Live melalui Youtube oleh seluruh masyarakat, dan beliau juga berharap dengan adanya kegiatan ini bisa mendorong nilai ekonomi Kekayaan Intelektual di Negara Indonesia. 

(Baca Juga : Tidak Terima Kunjungan Selama Hari Raya Idul Fitri, Lapas Narkotika Kasongan Siapkan Hal Ini)


Peneliti Puslitbangham Harison juga menerangkan langkah-langkah teori hukum yang responsif untuk mengejar ekonomi Kekayaan Intelektual saat ini, juga mengemukakan regulasi yang ada untuk lebih difokuskan dan ditingkatkan. Sementara, dari Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Arbandigana juga mengungkapkan sosialisasi Kekayaan Intelektual ini penting dan sangat bermanfaat, serta berterimakasih atas support dari kakanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah untuk Pemerintah Daerah khususnya Kalimantan Tengah, dimana Kekayaan Intelektual juga merupakan aset dan memiliki manfaat ekonomi, jadi bisa kita sebut aset komersial.

“Khusus di Kalteng banyak aset KI yang mestinya harus didaftarkan sehingga terinventarisir secara legal, sehingga harapan kami akan terlindungi KI nya dan kami berharap KI bisa meningkatkan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan juga pastinya memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah,” tutupnya.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Ronaldi mengungkapkan bahwa sebelum kemerdekaan RI, aturan hukum Kekayaan Intelektual sudah dibuat oleh Belanda pada Tahun 1855 yaitu undang-undang merk. Dan Regulasi Kekayaan Intelektual Indonesia pada saat ini bisa merujuk pada pasal 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.


Sanksi pidana pun ada pada pasal tersebut mulai dari ganti rugi dana ratusan hingga milyaran rupiah. Dalam hal Penyelesaian sengketa KI bisa melalui Litigasi Pengadilan, Non litigasi, atau Lembaga Internasional Kekayaan Intelektual. Dan untuk pendaftaran KI di Kalimantan Tengah masih rendah sekali jadi diharapkan ke depannya bisa berkembang lagi. 

Acara dilanjutkan sesi tanya jawab antar narasumber dan peserta sosialisasi, dan ditutup oleh Kepala Balitbang Hukum dan Ham RI, Sri Pugu. Beliau mengapresiasi Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah beserta jajaran atas antusiasnya dalam menyelenggarakan dan ikut dalam kegiatan ini, dan berharap DJKI perlu membuat sistem yang sistemik selaku pemangku kepentingan dalam rangka mobilisasi dan ekspektasi perlindungan Kekayaan Intelektual dengan mengoptimalkan Profesional akedimisi, advokat KI, dan memperbaiki aspek - aspek lainnya, agar kolaborasi kita semua dapat mendorong anak bangsa dalam daya rasa dan data cipta menjadi kebanggaan Indonesia. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2021).

Humas Kemenkumham Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook