Kemajuan Signifikan Pencegahan Korupsi di Kalteng

Kontribusi dari Rikah Mustika, 17 November 2020 15:52, Dibaca 76 kali.


MMCKalteng – Palangka Raya - Sinergi dalam pemberantasan korupsi merupakan salah satu amanat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Peraturan tersebut menyatakan bahwa program pencegahan korupsi harus sinergi dengan kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha yang merupakan bagian dari pemangku kepentingan maupun dengan kebijakan strategis KPK. Hal itu disampaikan oleh Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya pada acara Pelantikan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng), bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (17/11/2020).

Pada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/500/2020 tanggal 22 September 2020, telah ditetapkan pembentukan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Tengah dengan bantuan dan dukungan KPK untuk membangun komitmen antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah korupsi di sektor swasta sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengusaha dalam menjalankan bisnisnya secara professional. Selain itu juga untuk mengimplementasikan pilar-pilar bisnis yang berintegritas dengan memaksimalkan daya saing lokal yang merupakan kemampuan daerah dalam meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kalteng, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

(Baca Juga : Sekda Kalteng Hadiri Pertemuan Dengan Dewan Pertimbangan Presiden)

“KAD Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan mampu secara pro aktif memberikan sumbangsih dalam pencegahan korupsi melalui pembuatan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah daerah karena pencegahan korupsi menjadi tanggung jawab kita bersama,” ucap Habib.

Pada kesempatan tersebut Habib juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program pencegahan korupsi di Kalteng, khususnya kepada KPK yang telah melakukan upaya-upaya preventif dalam mencegah tindak pidana korupsi. Saat ini Kalteng telah menunjukkan kemajuan-kemajuan yang signifikan dalam 3 hal yaitu perizinan dan tata niaga, teserdianya Online Single Submission (OSS) dan kebijakan satu peta.

“Selain itu dari sisi keuangan daerah juga sudah terintegrasi secara elektronik mulai dari proses perencanaan dengan e-planning dan penganggaran dengan e-budgeting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” tutup Habib.

Turut hadir Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri, Koordinator Wilayah II KPK RI Asep Rahmad Suwandha, serta Kepala Perangkat Daerah terkait. (Rkh /Foto:Duan)

Rikah Mustika

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner
Kalteng Bicara Baik.
Mari Jaga Lingkungan Kita.

Facebook