Tim Pembangunan Zona Integritas Lapas Sukamara Ikuti Penguatan Menuju WBK/WBBM

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 29 September 2020 15:58, Dibaca 191 kali.


MMCKalteng - Sukamara - Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara mengikuti penguatan oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Drs. Nugroho, BC. IP., M.Si. Kegiatan ini berpusat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, Selasa (29/9/2020).

Bagi Unit Pelaksana Teknis yang berada di luar daerah terhubung secara virtual melalui aplikasi zoom. Kegiatan ini sekaligus evaluasi dan simulasi penilaian untuk persiapan bagi satuan kerja khususnya di Kalimantan Tengah yang diusulkan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk nantinya dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

(Baca Juga : Masa Tunggu Haji Kalimantan Tengah Capai 23 Tahun)


Ilham Djaya dalam sambutannya menyampaikan kesiapan serta keseriusannya dalam mendorong jajarannya, khususnya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Ilham Djaya juga berharap dengan adanya penguatan dan evaluasi dari Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dapat memberikan masukan dan motivasi untuk satuan kerja dapat mempersiapkan diri menuju Penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

"Mudah-mudahan arahan dan wejangan dari Bapak bisa diikuti oleh kami dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di luar daerah," harapnya.

Selanjutnya, materi penguatan dan evaluasi disampaikan langsung oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Nugroho. Dia menyampaikan rasa bangganya atas capaian yang telah diraih oleh satuan kerja khususnya di Kalimantan Tengah dari 19 yang diusulkan ada 14 satuan kerja yang maju sampai tahap penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN), itu merupakan prestasi dan capaian terbesar.


Dalam paparannya, Nugroho lebih menekan tentang pentingnya peningkatan kualitas pelayan, kesiapan sarana dan prasarana terutama pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia, tidak membuka ruang untuk korupsi dan pungli, serta petugas yang melayani pengguna layanan selalu menerapkan 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun). Di akhir paparannya Nugroho mengingat pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi harus terus dilakukan.

"Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi harus terus berkelanjutan, karena kita bukan hanya mengejar predikat tapi ini merupakan tanggung jawab kita meninggalkan legacy (warisan) yang baik," tutupnya. (Red-dok, Humas-Kalteng, September 2020).

Humas Kemenkumham Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook