Sosialisasi Nota Kesepakatan Antara Pemprov Kalteng Dengan Kejaksaan Tinggi Kalteng

Kontribusi dari Widia Natalia, 14 Agustus 2020 16:28, Dibaca 457 kali.


MMCKalteng – Palangka Raya - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran membuka Sosialisasi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Prov. Kalteng dengan Kejaksaan Tinggi Prov. Kalteng tentang Koordinasi dan Kerja sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penegakan Hukum Pemulihan Aset Negara dan Perizinan dalam rangka Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Prov. Kalteng. Sosialisasi dilangsungkan di Aula Eka Hapakat Lantai 3, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat ( 14/08/2020).


Hadir secara khusus dari Kejaksaan Tinggi Kalteng Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Ronal H. Bakara beserta Tim dari Kejaksaan Tinggi, Asisten Bidang Administrasi  Umum Setda Prov. Kalteng Lies Fahimah, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng.

(Baca Juga : Penerapan SP4N Lapor sebagai Sarana Pelayanan Publik)

Dalam arahannya Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri mengungkapkan bahwa tujuan dari Sosialisasi ini adalah membangun kesepahaman semua Perangkat Daerah dalam pengamanan dan pemulihan aset, terkait pelibatan Kejaksaan Tinggi Kalteng, yang telah memiliki MoU dengan Pemerintah Prov. Kalteng. Lebih lanjut Fahrizal Fitri mengungkapkan, bahwa persoalan umum yang terjadi selama ini adalah terkait mutasi pejabat atau pegawai dan / atau pegawai purna tugas, yang masih membawa aset di instansi asal.

“Hal lainnya juga  terkait kedudukan aset, seperti perpindahan kantor, dan aset-aset yang sudah tidak jelas keberadaannya”, ungkap Fahrizal.

Fahrizal Fitri juga menuturkan Sosialisasi ini dilanjutkan dengan verifikasi data aset masing-masing Perangkat Daerah.

“Dari verifikasi tersebut sebagai bahan tindak lanjut implementasi MoU antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah” tutup Fahrizal.

Kemudian paparan dilanjutkan oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Ronal H. Bakara yang menyatakan Bahwa Masalah Penertiban penyelesaian Aset Daerah milik Prov. Kalteng dengan jalur perdata dan perlindungan Negara yang tentunya mengedapankan upaya-upaya persuasif, diantaranya menyurati pemegang aset.

Ronal H. Bakara menambahkan bahwa Pada Tanggal 27 agustus 2020, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan hadir secara langsung menyaksikan penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemerintah Prov. Kalteng kepada Kejaksaaan Tingggi Kalteng. Diharapkan pada Tanggal 24 Agustus 2020 adalah batas akhir pengamanan aset.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Prov. Kalteng Nuryakin menjelaskan bahwa jelang implementasi MoU, telah ada 10 Perangkat Daerah yang telah tindak lanjut pengamanan dan pengembalian aset.(AS/Foto:Rinto)

Widia Natalia

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook